Home » News » Lakukan Sweeping Di Sejumlah Mal, Menko Polhukam: Ormas Tidak Boleh Sweeping

Lakukan Sweeping Di Sejumlah Mal, Menko Polhukam: Ormas Tidak Boleh Sweeping



Jakarta – Ormas Front Pembela Islam (FPI) mendatangi sejumlah tempat perbelanjaan untuk mensosialisasikan fatwa Majelis Ulama Islam (MUI) yang melarang penggunaan atribut Natal. Menko Polhukam Wiranto mengatakan pemerintah menyoroti aksi yang dilakukan ormas tersebut.

Lakukan Sweeping Di Sejumlah Mal, Menko Polhukam: Ormas Tidak Boleh Sweeping

“Sedang kita garap itu. Jadi kita akan melakukan suatu penelitian mempelajari itu. Dan apapun, memang sebenarnya alasan apapun tidak boleh. Sebuah ormas melakukan sweeping itu kan tidak dibenarkan oleh hukum,” kata Wiranto di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Senin (19/12/2016).

Wiranto menjelaskan, yang berhak melakukan sweeping itu adalah aparat keamanan yang resmi. Itu pun jika ditemukan pelanggaran hukum.

“Sweeping itu kalau ada pelanggaran sesuatu, (dilakukan,-red) oleh aparat keamanan yang resmi,” katanya.

Saat ditanya soal ada tidaknya dugaan pelanggaran hukum saat FPI mendatangi pusat perbelanjaan, Wiranto tak memberikan jawaban tegas.

“Ini dipelajari. Nanti ada satu proses tersendiri. Nanti kita beritahukan,” jawab dia.

Menteri Agama Lukman Hakim Saifuddin mengatakan, sweeping oleh ormas Islam dengan alasan menegakkan fatwa MUI soal larangan terkait penggunaan atribut natal bagi pekerja non muslim, tidak diperbolehkan.

“Tindakan sweeping bagi saya adalah tindakan yang semestinya tidak dilakukan. Karena kalau ada hal-hal yang bertolak belakang atau bahkan bertentangan dengan aturan peraturan UU kita, maka serahkan kepada aparat penegak hukum kita,” kata Lukman

Baca juga : Plt. Walikota Banda Aceh Memberi Syarat Warga Non-Muslim Yang Akan Merayakan Tahun Baru Masehi

Peringatan agar ormas tak melakukan sweeping disampaikan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Menurutnya, sosialisasi soal fatwa MUI tak boleh dilakukan dengan cara memaksa atau melakukan penekanan. Kapolri juga secara khusus menegur Kapolresta Bekasi dan Kapolres Kulonprogo gara-gara menerbitkan surat edaran yang mendasarkan fatwa MUI.

“Saya sudah perintahkan ke jajaran jika yang ormas-ormas itu yang menggunakan kekerasan, maka saya perintahkan untuk langsung tangkap dan proses,” ujar Kapolri Tito tegas.
(Muspri-sisidunia.com)