Home » Ekonomi & Bisnis » Ngotot Minta Ganti Cost Recovery, Ini Alasan Jonan

Ngotot Minta Ganti Cost Recovery, Ini Alasan Jonan



Siak – Kementerian ESDM tengah menyiapkan aturan skema gross split untuk bagi hasil pada kontrak kerja sama migas atau production sharing contract (PSC). Penerapan skema yang akan menggantikan cost recovery ini hanya untuk kontrak baru di 2017.

Ngotot Minta Ganti Cost Recovery, Ini Alasan Jonan

Menteri ESDM, Ignasius Jonan menjelaskan, skema bagi hasil dengan gross split dipilih lantaran selalu terjadi perdebatan biaya yang perlu diganti negara lewat cost recovery, antara perusahaan-perusahaan minyak yang tergabung sebagai Kontraktor Kontrak Kerja sama (K3S) dengan SKK Migas.

“Kasih contoh Chevron di Riau di WK (Wilayah Kerja) Rokan, Minas, dan Duri. Bagi hasilnya negara dapat 90%, Chevron dapat 10%, tapi setelah dikurangi biaya. Nah, ini debat biaya apa yang boleh apa yang nggak,” ucap Jonan di Lapangan Minas, PT Chevron Pacific Indonesia, Kabupaten Siak, Riau, Sabtu (18/12/2016).

“Kalau sekarang kan debat. Orang mau naik becak, tapi Pak Amien (Kepala SKK Migas) bilang nggak boleh, harus jalan kaki, kemudian jalan kaki nggak boleh, harus pakai sepatu roda. Kenapa nggak disepakati di atas saja. Lebih ringkes,” tambahnya.

Menurut Jonan, negara kerap kali harus menanggung beban cost recovery yang kerap membengkak, hal itu membuat jatah minyak negara akhirnya malah menyusut drastis. Padahal, tingginya cost recovery sering juga disebabkan karena ketidakefisienan.

“Orang mau beli martabak saja debat. Beli martabak hari ini Rp 10.000, pembelinya tanya, kemarin saya Rp 9.000, loh kok bisa. Pedagang martabak bilang ini bannya bocor, ban dalam robek harus diganti, jadi harganya naik karena dihitung biaya, jadi debat kepanjangan,” kata dia.

Mantan Menteri Perhubungan ini berujar, skema porsi bagi hasil antara negara dan K3S pun dihitung dari banyak faktor.

“Mau cara baginya negara berapa, ya dari apakah itu offshore apa onshore dan lainnya. Banyak sekali, kalau sekarang kan ribut ini biaya disetujui apa nggak, ribut di SKK Migas,” jelas Jonan.

Sebagai gambaran, saat ini, bagi hasil minyak antara negara dan kontraktor Kontrak Kerja sama (KKKS) misalnya adalah 85% untuk negara dan 15% untuk kontraktor (85:15).

Baca juga : Pertamina Targetkan Cadangan Migas Sampai 400 Persen

Selain mendapatkan bagian sebesar 15%, kontraktor juga mendapat cost recovery dari negara. Cost recovery dipotong dari minyak bagian negara. Cost recovery adalah biaya yang dikeluarkan kontraktor untuk memproduksi migas dan harus diganti oleh negara.

Sedangkan bila menggunakan gross split, misalkan bagi hasil antara negara dan kontraktor 50:50, maka bagian kontraktor adalah 50% dari hasil produksi tanpa ada tambahan dari cost recovery.

Negara tidak menanggung biaya operasi yang dikeluarkan untuk memproduksi migas, seluruhnya menjadi tanggungan kontraktor. Jadi bagian yang diterima negara bersih 50%, tidak dipotong cost recovery. Peraturan Menteri (Permen) ESDM soal gross split ini sedang dibahas.
(Muspri-sisidunia.com)