Home » News » Tahun 2016 Segera Berlalu, Egosektoral Masih Hantui Reformasi Hukum 2017

Tahun 2016 Segera Berlalu, Egosektoral Masih Hantui Reformasi Hukum 2017



Jakarta – Tahun 2016 segera berlalu. Tapi tumpang tindih peraturan di Indonesia masih menjadi PR besar untuk dibenahi di 2017.

Tahun 2016 Segera Berlalu, Egosektoral Masih Hantui Reformasi Hukum 2017

Selain pembenahan, belum ada jaminan peraturan tidak akan bertambah karena egosektoral antar kementerian/lembaga negara masih tinggi.

“Di level Perda, harmonisasi hanya dilakukan di level biro hukum. Di level kementerian tidak mengundang kami (Kemenkum HAM) untuk harmonisasi. Ini gejala egosekrotal di antara lembaga. Ini berbahaya sekali,” kata Dirjen Peraturan Perundangan (PP) Kemenkum HAM Prof Widodo Ekatjahjana.

Hal itu disampaikan dalam Konferensi Hukum Nasional di Jember yang digelar pada Jumat-Sabtu (16-17/12/2016).

Menurut Widodo, belum lagi banyaknya peraturan yang tidak jelas jenis kelaminnya seperti Peraturan Mahkamah Agung, apakah setingkat peraturan presiden atau di mana kedudukannya. Demikian pula Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) juga belum memiliki definisi yang jelas nomenklaturnya. Belum lagi peraturan antar kementerian yang saling tumpang tindih.

“Ini mengikis sistem presidensiil. Pembantu presiden itu membantu presiden, bukan membentur-benturkannya,” cetus Guru Besar Universitas Jember itu.

Di level Perda, banyak peraturan daerah yang dibikin copy paste antar kabupaten. Belum lagi konten atau materi perda yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Pancasila dan peraturan hukum yang ada di atasnya.

Salah satu sebab masalah itu adalah legal drafter di masing-masing kabupaten tidak difungsikan maksimal. Sebab lainnya tidak adanya kajian akademis dalam proses pembuatan perda. Kalau pun ada, kajian akademik lebih mengedepankan pendekatan proyek belaka.

Baca juga : Demokrat Berharap Jokowi Bisa Mencontoh Keberhasilan Pemerintahan SBY di Bidang Hukum

“Kalau seperti itu, perdanya sah, tapi cacat yuridis. Bila diajukan judicial review ke Mahkamah Agung maka bisa dibatalkan,” tutur Prof Wid, demikian ia biasa disapa.
(Muspri-sisidunia.com)