Home » News » Perlawanan Fahri Hamzah Terhadap PKS Memasuki Babak Baru

Perlawanan Fahri Hamzah Terhadap PKS Memasuki Babak Baru



Jakarta – Perlawanan Fahri Hamzah terhadap PKS memasuki babak baru. Pengadilan Negeri Jakarta Selatan mengabulkan gugatan Fahri. PKS diwajibkan mengimpaskan ganti rugi puluhan miliar Rupiah. Tatkala Fahri merasa di atas angin, PKS justru makin meradang. Partai pimpinan Sohibul Iman itu menyatakan banding.

Perlawanan Fahri Hamzah Terhadap PKS Memasuki Babak Baru

Keputusan PN Jakarta Selatan bagai angin segar bagi Fahri. Majelis Hakim yang dipimpin Made Sutrisna mengabulkan gugatan Fahri sekaligus mengharuskan PKS membayar ganti rugi Rp30 miliar. Fahri mengatakan tak terkejut dengan keputusan itu. Menurutnya, uang dari PKS akan bisa digunakannya untuk membantu pembinaan dan pembangunan PKS khususnya di daerah-daerah.

Wakil Ketua DPR itu mengatakan bakal segera mengirimkan salinan keputusan kepada Majelis Syuro PKS sehingga partai bisa merespons keputusan hukum sebagaimana sepatutnya.
“Kita juga lagi menunggu respons dari partai. Sekarang sudah ada putusan pengadilan, selayaknya diikuti, kalau tidak ya ada hukum di atas hukum,” kata Fahri pada Rabu petang, 14 Desember 2016.

Gugatan Fahri yang dikabulkan pengadilan merupakan keputusan sengketa Fahri dan PKS yang sudah terjadi hampir setahun terakhir. Fahri mendaftarkan gugatan perdata terkait dugaan perbuatan melawan hukum ke PN Jakarta Selatan pada Selasa, 5 April 2016 dengan nomor 214/pdt.15/2016/PN.Jkt.Sel.

Baca juga : Fahri Hamzah Minta Dirinya Jangan Dipecat Dari Wakil Ketua DPR

Dalam gugatannya, Fahri meminta agar pemberhentiannya dari segala jenjang kepengurusan di PKS dibatalkan demi hukum. Dia mengatakan, proses pemecatan tidak sah karena tidak transparan dan hanya diinisiasi oleh sekelompok orang. Fahri juga meminta ganti rugi dari PKS Rp500 miliar namun kemudian hanya dikabulkan Rp30 miliar oleh pengadilan.
Fahri pada April lalu menggugat Presiden PKS Sohibul Iman, Ketua Majelis Syuro Salim Segaf Al-Jufri dan Wakil Ketua Majelis Syuro Hidayat Nur Wahid serta Ketua Badan Penegak Disiplin Organisasi (BPDO) PKS Abdul Muiz Saadih.

“Karena yang diadili dari saya adalah pikiran saya. Saya tidak korupsi, saya tidak melanggar susila, saya tidak mencuri uang partai. Saya tidak pernah menunggak iuran partai dan saya tidak menyakiti orang-orang di daerah pemilihan saya,” kata Fahri setelah mendaftarkan gugatannya beberapa bulan silam.
(Muspri-sisidunia.com)