sisidunia

Selamat Datang di Portal Berita Www.SisiDunia.Com

 

Saran dan masukan dari Anda sangat kami harapkan guna membangun sebuah portal berita yang bisa memberikan informasi untuk pengetahuan Anda.

 

 Admin,

 www.sisidunia.com

Home » News » Pemerintah Myanmar Membentuk Komisi Baru, Kecaman Para Aktivis Kemanusiaan Mulai Muncul

Pemerintah Myanmar Membentuk Komisi Baru, Kecaman Para Aktivis Kemanusiaan Mulai Muncul



Yangon – Aktivis mencela pemerintah Myanmar terkait pembentukan komisi baru untuk menyelidiki dugaan pelanggaran hak asasi manusia (HAM) terhadap etnis minoritas Rohingya.

Pemerintah Myanmar Membentuk Komisi Baru, Kecaman Para Aktivis Kemanusiaan Mulai Muncul

Para aktivis, Jumat (2/12/2016), mengatakan, badan baru yang dibentuk oleh pemerintah Myanmar tersebut tidak memiliki kredibilitas, demikian Agence France-Presse.

Kecaman dari kelompok pegiat kemanusiaan terkait kekerasan di negara bagian Rakhine, Myanmar itu, muncul saat mantan Sekjen PBB Kofi Annan memulai kunjungannya ke negara bermasalah itu.

Pemimpin Myanmar de facto, Aung San Suu Kyi, menghadapi kian derasnya kecaman internasional karena dinilai gagal menyelidiki kekerasan yang diduga dilakukan tentara terhadap etnis Rohingya.

Kelompok-kelompok HAM menolak komisi baru beranggotakan 13 orang itu karena tidak ada satu pun anggotanya berasal dari kelompok minoritas Muslim untuk mewakili kepentingan mereka.

Komisi penyelidik dugaan pelanggaran HAM atas Muslim Rohingya dipimpin oleh Wakil Presiden Myint Swe, seorang jenderal angkatan darat yang sebelumnya masuk daftar hitam AS.

Myint Swe adalah sekutu dekat dari mantan pemimpin junta Myanmar, Than Shwe. Jenderal Swe adalah kepala operasi khusus di Yangon ketika pemerintah junta memerintahkan tindakan keras terhadap aksi protes yang dipimpin seorang biksu pada Revolusi Saffron tahun 2007.

Baca juga : Kepala Pusat Pengungsian PBB Tuding Myanmar Melakukan Pembersihan Etnis Rohingya

“Kami memiliki hanya sedikit keyakinan terhadap komisi baru itu, terutama karena komisi dipimpin oleh seorang militer,” kata Matthew Smith, Chief Executive ‘Fortify Rights’.

“Komisi baru ini takkan mampu melakukan penyelidikan HAM yang kredibel dan juga tidak memiliki keleluasaan. Sekarang saatnya untuk penyelidikan internasional yang independen,” katanya.
(Muspri-sisidunia.com)