sisidunia

Selamat Datang di Portal Berita Www.SisiDunia.Com

 

Saran dan masukan dari Anda sangat kami harapkan guna membangun sebuah portal berita yang bisa memberikan informasi untuk pengetahuan Anda.

 

 Admin,

 www.sisidunia.com

Home » News » Penilaian Pengamat Atas Pernyataan Makar Kapolri Sebagai Upaya Pencegahan Potensi

Penilaian Pengamat Atas Pernyataan Makar Kapolri Sebagai Upaya Pencegahan Potensi



Jakarta – Silang pendapat dan beda persepsi atas rencana aksi 2 Desember terus berlanjut. Menteri Pertahanan RI Ryamizard Ryacudu mengaku tidak mendengar isu rencana makar (menjatuhkan pemerintahan) Presiden RI Joko Widodo dalam aksi lanjutan 2 Desember mendatang.

Penilaian Pengamat Atas Pernyataan Makar Kapolri Sebagai Upaya Pencegahan Potensi

Sementara Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Wiranto menyatakan informasi perihal potensi makar pada demo besar 2 Desember 2016 digali aparat penegak hukum dari media sosial.

Sebelumnya diketahui Kepala Kepolisian RI Jenderal Tito Karnavian mengatakan, aksi 25 November atau 2 Desember 2016 berpotensi berujung pada upaya penggulingan pemerintah atau makar. Ia mengaku mendapat informasi intelijen bahwa ada penyusup di balik rencana demo itu.

Baca juga : Polisi Terima Laporan Upaya Makar pada Demo 2511 Dan 212

Lantas mengapa Kapolri berani menyebut upaya makar? Pengamat Keamanan Gunawan yang juga pelaku aksi reformasi 1998 menilai lontaran Kapolri wajar dan profesional.

Menurutnya seperti halnya bencana, apa yang dilakukan adalah dalam konteks mitigasi.

“Dalam mitigasi kalaupun tidak terjadi memang itu tujuannya, namun jika sampai terjadi aparat sudah bersiap dan masyarakat peduli,” ungkapnya, di Jakarta, Jumat (25/11).

Justru ia melihat pernyataan Kapolri harus didalami oleh mereka yang akan melakukan aksi, apakah ada anasir-anasir seperti itu.

Kepada Pemerintah ia meminta agar satu suara, ia mengingatkan tidak ada gladi bersih dalam sebuah kudeta atau revolusi.

Gunawan melihat kata makar Kapolri harus dilihat bukan pada penjatuhan Presiden secara langsung. Tetapi upaya bertindak di luar jalur konstitusi. Pernyataan Ketua DPR untuk membubarkan Pilkada DKI demi persatuan sebagai contohnya.

Baca juga : Ketua DPR Sedih Ada Calon Yang Mulutnya Tidak Sekolah

“Pak Ade (Ketua DPR) berlebihan berbicara begitu, dan bisa dibaca sebagai pintu masuk dan pematangan situasi karena Pilkada DKI rangkaian dari Pilkada serentak. Sistemik itu,” tegas Gunawan.

Di sisi lain suara untuk kembali ke UUD 1945 asli terus menggema. Berbekal pengalaman kejatuhan Soeharto, Gus Dur apa saja bisa terjadi.

“Semua bisa terjadi karena pelaku masih ada di dalam maupun di luar sistem,” ujar Ketua Komite Pertimbangan Indonesian Human Rights Committee for Social Justice (IHCS) ini.

Ia mengingatkan kepada seluruh elemen prodemokrasi bahwa kemajuan demokrasi saat ini tidaklah gratis. Bahwa ada kekurangan di sana-sini ia melihat adalah tanggung jawab seluruh elemen bangsa.

“Demokrasi tidak bisa di-drive Pemerintah, namun masyarakat juga perlu mengembangkan respek, baru transisi namanya,” ujarnya.

Untuk itu, dalam rangka menjaga transisi demokrasi, Gunawan memandang perlu adanya konsolidasi demokratik melalui gerakan nasional menjaga demokrasi dan melanjutkan agenda kerakyatan.
(Muspri-sisidunia.com)