sisidunia

Selamat Datang di Portal Berita Www.SisiDunia.Com

 

Saran dan masukan dari Anda sangat kami harapkan guna membangun sebuah portal berita yang bisa memberikan informasi untuk pengetahuan Anda.

 

 Admin,

 www.sisidunia.com

Home » Techno » Isu Negatif Di Medsos Semakin Marak, Pihak Kepolisian Bentuk Cybertroops

Isu Negatif Di Medsos Semakin Marak, Pihak Kepolisian Bentuk Cybertroops



Jakarta – Masifnya isu-isu yang belum jelas kebenarannya di media sosial jadi perhatian Polri. Oleh karena itu, Polri bakal menyiapkan langkah-langkah antisipasi dan mencounter isu-isu negatif di media sosial.

Isu Negatif Di Medsos Semakin Marak, Pihak Kepolisian Bentuk Cybertroops

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Irjen Boy Rafli Amar menjelaskan, isu-isu negatif di media sosial bakal dicounter oleh kepolisian. Apalagi, saat ini Polri juga telah membentuk Cybertroops untuk menegakan hukum di ranah media sosial.

Cybertroop ini, jelas dia, tidak hanya disebar di satu tempat, tapi di beberapa tempat. Cybertroops merupakan satuan tugas yang membantu proses diseminasi yang positif dalam upaya-upaya pencegahan isu-isu negatif yang dilakukan Polri dan melakukan counter isu, klarifikasi terhadap hal-hal yang tidak benar.

“Kita lakukan bersama-sama, ada beberapa satker yang dilibatkan dalam kegiatan ini, termasuk di Divisi Humas juga,” ungkap Boy di Mabes Polri, Jalan Trunojoyo, Jakarta Selatan, Sabtu (26/11/2016).

Tidak hanya itu, Mabes Polri juga menggandeng Kementerian Komunikasi dan Informasi terkait hal ini. Kerja sama keduanya terutama untuk membahas konten-konten yang tidak layak dan secara kasat mata dapat dinilai sebagai konten yang bernuansa pelanggaran hukum.

Dalam eksekusi penegakan hukumnya, dikembalikan ke penyidik Polri. Namun, Kemenkominfo bisa bekerja sama dengan provider, terkait kegiatan penyelenggaraan media sosial untuk sama-sama melakukan upaya analisa. Nantinya, baik Kemenkominfo dan provider dapat memilah mana konten yang patut dan tidak patut untuk diwaspadai.

Selain itu, kegiatan pembinaan terhadap netizen juga menjadi penting. Pembinaan ini sifatnya lebih kepada membangun kesadaran hukum di media sosial.

“Karena bagaimanapun, yang perlu disadari masyarakat bahwa dalam melakukan transaksi elektronik harus dipahami itu perbuatan hukum. Sama dengan unjuk rasa,” ungkap Boy.

Baca juga : Berita Hoax Di Facebook Semakin Banyak, Zuckerberg Berjanji Tandai Konten Hoax

Kendati begitu, Boy membantah upaya ini sebagai salah satu bentuk mengekang kebebasan berekspresi. Boy beranggapan, hal ini lebih kepada proses penyelenggaraan proses transaksi elektronik yang dilakukan harus dilandaskan dengan niat yang baik, tujuan yang baik, dan tidak memecah kesatuan dan persatuan bangsa.

“Tentu dalam hal berbagai pelanggaran pidana lainnya seperti penipuan, menyebar fitnah, berita bohong,” beber Boy.

Boy juga mengimbau agar masyarakat memahami aturan yang ada dalam proses transaksi elektronik. Jangan sampai kemajuan teknologi malah dimaknai sebagai kebebasan melakukan kejahatan.

“Tapi harus dipakai untuk tujuan positif. Masyarakat perlu diberi pemahaman,” pungkas Boy.
(Muspri-sisidunia.com)