sisidunia

Selamat Datang di Portal Berita Www.SisiDunia.Com

 

Saran dan masukan dari Anda sangat kami harapkan guna membangun sebuah portal berita yang bisa memberikan informasi untuk pengetahuan Anda.

 

 Admin,

 www.sisidunia.com

Home » News » Membuat Tanda Tangan Palsu, MKD Lanjutkan Sidang Laporan terhadap Ade Komarudin

Membuat Tanda Tangan Palsu, MKD Lanjutkan Sidang Laporan terhadap Ade Komarudin



Jakarta – Jakarta: Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) tengah mendalami laporan 36 anggota Komisi VI DPR terhadap Ketua DPR Ade Komarudin, terkait surat undangan rapat Penyertaan Modal Negara (PMN). Komisi VI mengira surat tersebut bertujuan untuk melimpahkan mitra kerja Komisi VI kepada Komisi XI.

Membuat Tanda Tangan Palsu, MKD Lanjutkan Sidang Laporan terhadap Ade Komarudin

Rapat PMN perdana dengan agenda mendengarkan saksi-saksi telah diselenggarakan pada Rabu, 23 November 2016. Wakil Ketua MKD Hamka Haq mengatakan, sidang masih akan dilanjutkan pada hari ini, Kamis (24/11/2016), dengan agenda yang sama. Dari 36 pelapor, yang hadir pada sidang pertama hanya 6 orang.

“Kami saat ini masih mendalami apakah dalam hal ini terlapor Ade Komarudin, memindahkan mitra kerja (dari Komisi VI) ke Komisi XI atau tidak. Atau hanya rapat konsultasi saja. Sidangnya belum selesai, masih didalami. Masih ada pelapor yang belum memberi keterangan. Tadi baru enam orang. Kan yang melaporkan 36 orang, semestinya ya semua memberikan keterangan,” ujar Hamka saat dihubungi wartawan, di Jakarta, Rabu (23/11/2016).

“Iya besok (hari ini) akan dilanjutkan. Ini lama ini (pembahasannya). Banyak yang lapor dan harus diminta semua. Karena tidak bisa perwakilan. Hari ini, sidang pemanggilan saksi dan pelapor, dijadwalkan jam 10.00,” kata Hamka.

Ade Komarudin dilaporkan ke MKD karena dianggap melanggar Pasal 86 ayat 1 Undang-undang (UU) Nomor 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPRD, dan DPD (MD3) tentang kewenangan Pimpinan DPR.

Bila ternyata ia terbukti menyalahgunakan wewenangnya sebagai Ketua DPR dengan memindahkan BUMN yang merupakan mitra kerja Komisi VI ke Komisi XI, maka sanksi MKD terhadap Ade ialah sanksi ringan berupa teguran, hingga sanksi berat berupa pemecatan.

“Kalau menyangkut kewenangan, baru pertama kali dan tidak merupakan tindak pidana, maka biasanya hukuman ringan saja berupa hukuman tertulis (teguran tertulis). Tapi kalau sudah dua kali, kedua kalinya baru hukuman sedang,” jelas Hamka.

Selain itu terdapat juga dua laporan lain, yakni laporan dari anggota Baleg terhadap Ade Komarudin perihal RUU Pertembakauan, dan masyarakat umum yang melaporkan Ade terkait tanda tangan palsu. Hal tersebut disampaikan Wakil Ketua MKD Syarifuddin Sudding, pada Selasa, 22 November 2016.

“Terkait dengan RUU Pertembakauan, yang melaporkan anggota Baleg. Karena Baleg telah menyusun RUU Tembakau, atas inisiatif DPR. Lalu setelah dirasa cukup dilimpahkan ke Paripurna, Pimpinan DPR, dalam hal ini yang dilaporkan Ade Komarudin, RUU tersebut dikembalikan di BKD, dikaji, diserahkan kepada Bamus. Dikatakan pelapor, ada upaya menunda-nunda atau membatalkan,” jelas Hamka.

Baca juga : Diangkat Kembali Menjadi Ketua DPR, Setya Novanto Mengaku Belum Mendapat Kabar

Namun nantinya, jika masa sidang saat ini RUU Pertembakauan dibawa ke Paripurna, maka kasus tersebut tidak akan diteruskan. “Ya, kalau nanti sudah dibacakan di Rapat Paripurna, laporan ini tidak akan dilanjutkan. Buat apa dilanjutkan, karena permintaannya sudah dikabulkan,” ujar Hamka.

Perihal pelaporan tanda tangan palsu oleh Ade, Hamka mengatakan, belum mengetahui permasalahan tersebut. “Saya belum tahu. Belum terima suratnya. Yang dibahas baru laporan Komisi VI dan RUU Pertembakauan,” ucapnya.
(Muspri-sisidunia.com)