sisidunia

Selamat Datang di Portal Berita Www.SisiDunia.Com

 

Saran dan masukan dari Anda sangat kami harapkan guna membangun sebuah portal berita yang bisa memberikan informasi untuk pengetahuan Anda.

 

 Admin,

 www.sisidunia.com

Home » News » KKAI Menilai Polemik Penistaan Agama Atas Ahok Pidana Murni, Bukan Politik

KKAI Menilai Polemik Penistaan Agama Atas Ahok Pidana Murni, Bukan Politik



Jakarta – Komite Kerja Advokat Indonesia (KKAI) menilai, polemik penistaan agama merupakan peristiwa pidana murni dan tidak ada kaitan dengan politik.

KKAI Menilai Polemik Penistaan Agama Atas Ahok Pidana Murni, Bukan Politik

Jika tidak tertangani dengan cepat, diperkirakan bakal muncul konflik horizontal. Oleh karenanya, kasus dugaan penistaan agama dengan tersangka Gubernur DKI Jakarta non-aktif Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok, harus diselesaikan sesuai tata cara hukum pidana.

“Kasus ini merupakan peristiwa pidana murni tidak terkait dengan perkara yang bersifat politis sehingga wajib diselesaikan berdasarkan prosedur hukum pidana yang berlaku,” kata ahli Hukum Pidana dan Provisional Chairman KKAI Suhardi Somomoeljono di Jakarta, pada pertengahan pekan lalu.

Secara umum, lanjutnya, pasca-penetapan Ahok sebagai tersangka, seluruh warga wajib tunduk dan taat kepada hukum yang berlaku, yang merupakan konsekuensi dari negara hukum. Proses hukum yang berlaku baik di tingkat penyidikan kepolisian, penuntutan kejaksaan, serta persidangan di pengadilan terhadap jalannya tahapan proses penegakan hukum (law enforcement), secara hukum, masyarakat tidak diperkenankan melakukan tindakan yang bersifat menekan secara anarkis dengan melibatkan massa guna mempengaruhi penegak hukum dalam menjatuhkan suatu putusan.

Baca juga : Eks Kader Demokrat Menilai Penetapan Ahok Tersangka Membuat Politik Semakin Panas

“Pengerahan massa secara besar-besaran pasca-ditetapkannya Ahok tersangka yang dilakukan oleh kelompok masyarakat baik muslim maupun non-muslim dapat dipandang sebagai tindakan yang berlebihan yang dapat menimbulkan kesan negatif tidak mempercayai negara dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam menjalankan penegakan hukum,” jelasnya.
(Muspri-sisidunia.com)