sisidunia

Selamat Datang di Portal Berita Www.SisiDunia.Com

 

Saran dan masukan dari Anda sangat kami harapkan guna membangun sebuah portal berita yang bisa memberikan informasi untuk pengetahuan Anda.

 

 Admin,

 www.sisidunia.com

Home » News » Abraham Samad Prihatin Dengan Upaya Kriminalisasi Terhadap Pimpinan KPK

Abraham Samad Prihatin Dengan Upaya Kriminalisasi Terhadap Pimpinan KPK



Jakarta – Mantan Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Abraham Samad mengatakan pemerintah perlu segera menyusun peraturan atau undang-undang untuk melindungi pimpinan KPK. Hal itu diungkpakan terkait status bebas bersyarat Antasari Azhar yang terjerat kasus pembunuhan berencana.

Abraham Samad Prihatin Dengan Upaya Kriminalisasi Terhadap Pimpinan KPK

“Ini harus jadi pelajaran bagi pemberantasan korupsi. Maka menurut saya perlu ada peraturan dan undang-undang perlindungan bagi Komisioner KPK,” kata Abraham dalam Seminar Nasional Antikorupsi di Balai Sidang Universitas Indonesia, Depok, Sabtu (12/11/2016).

Baca juga : Antasari Azhar Rayakan Kebebasan Dengan Bakar Kambing Di Lapas

Abraham mkhawatir jika tidak ada peraturan perlindungan, pimpinan KPK rentan dikriminalisasi. Akibatnya, pemberantasan korupsi jalan di tempat. “Kalau kita ingin serius memberantas korupsi harus ada perlindungan Komisioner KPK agar tak ragu menjalankan tugas,” katanya.

Antasari baru bebas sepenuhnya pada 2022. Sebelum itu, Antasari menjalani asimilasi di kantor notaris Handoko Halim di Tangerang selama setahun, sejak 13 Agustus 2015. Meski bebas bersyarat, dia masih diwajibkan melapor sebulan sekali ke Lembaga Pemasyarakatan Tangerang.

Pengajar bidang tindak pidana korupsi Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Akhyar Salim, juga mengatakan pemerintah perlu menyusun peraturan perlindungan pimpinan KPK secepatnya. Tidak adanya perlindungan, berpotensi melemahkan KPK dalam pemberantasan korupsi.

“Saya rasa jangan sampai melemahkan KPK. Tunda dulu apabila ada kasus hukum yang menjerat. Kita berikan kekebalan sesaat kecuali pimpinan KPK tersangkut kasus korupsi,” kata mantan anggota panitia seleksi pimpinan KPK 2011-2015 tersebut. (bens – sisidunia.com)