sisidunia

Selamat Datang di Portal Berita Www.SisiDunia.Com

 

Saran dan masukan dari Anda sangat kami harapkan guna membangun sebuah portal berita yang bisa memberikan informasi untuk pengetahuan Anda.

 

 Admin,

 www.sisidunia.com

Home » News » Dhani Minta Jangan Membuat Isu Dirinya Menghina Presiden

Dhani Minta Jangan Membuat Isu Dirinya Menghina Presiden



Jakarta – Dua kelompok relawan Jokowi yakni Projo dan Laskar Rakyat Jokowi (LRJ) melaporkan Ahmad Dhani yang dianggap sudah menghina Presiden Jokowi dalam orasinya saat demonstrasi 4 November 2016. Tapi, pihak Ahmad Dhani menegaskan bahwa kedua ormas tersebut tidak bisa mengadukan dugaan penghinaan presiden.

Dhani Minta Jangan Membuat Isu Dirinya Menghina Presiden

“Kita menanyakan legal standing. Sesuai keputusan MK, itu delik aduan. Yang menjadi hak yang merasa dirugikan adalah presiden. Kenapa laporan bisa diterima?” kata pengacara Ahmad Dhani, Ramdan Alamsyah dalam konferensi pers di kediaman Dhani di Pondok Indah, Jakarta Selatan, Senin (7/11/2016).

Ramdan juga mempertanyakan bukti yang diajukan oleh Projo dan LRJ. Dia menyebut video yang dijadikan bukti sudah dipotong.

“Ada yang dipenggal dan mengubah makna dari video asli,” ucapnya.

Berdasarkan Putusan MK Nomor 14/PUU-VI/2008 jo Putusan MK Nomor 013-022/PUU-IV/2006, maka Jokowi sendiri yang harus melaporkan perbuatan Ahmad Dhani itu. Menurut MK, pemberlakuan Pasal 207 KUHPidana bagi delik penghinaan terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana halnya dengan penghinaan terhadap penguasa atau badan publik (gestelde macht of openbaar lichaam) lainnya, memang seharusnya penuntutan terhadapnya dilakukan atas dasar pengaduan (bij klacht).

“Melapor boleh saja, tetapi berdasarkan putusan MK, pejabat negara harus melaporkan sendiri,” kata ahli pidana Prof Dr Hibnu Nugroho kepada wartawan, Senin (7/11/2016).

Adapun pasal Penghinaan Presiden juga telah dihapus MK pada 4 Desember 2006 melalui putusan dalam putusan Nomor 013-022/PUU-IV/2006. Permohonan judicial review itu diajukan oleh Eggi Sudjana dan Pandapotan Lubis. MK menilai Pasal 134, Pasal 136, dan Pasal 137 KUHP bisa menimbulkan ketidakpastian hukum karena tafsirnya yang amat rentan manipulasi.
(Muspri-sisidunia.com)