sisidunia

Selamat Datang di Portal Berita Www.SisiDunia.Com

 

Saran dan masukan dari Anda sangat kami harapkan guna membangun sebuah portal berita yang bisa memberikan informasi untuk pengetahuan Anda.

 

 Admin,

 www.sisidunia.com

Home » News » Deddy Mizwar Kritisi Penegak Hukum Yang Dinilai Lamban Tangani Polemik Ahok

Deddy Mizwar Kritisi Penegak Hukum Yang Dinilai Lamban Tangani Polemik Ahok



Bandung – Wakil Gubernur Jawa Barat Deddy Mizwar turut mengomentari kasus dugaan penistaan agama yang dilakukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Deddy Mizwar Kritisi Penegak Hukum Yang Dinilai Lamban Tangani Polemik Ahok

Terutama kaitan kasus tersebut dengan rencana aksi demonstrasi besar-besaran ormas Islam pada 4 November nanti.

Baca juga : Kota Bandung Dikepung Banjir, Deddy Mizwar Sindir Adipura Ridwan Kamil

Menurut Deddy, gejolak yang muncul saat ini sangat wajar. Pasalnya, ada ketidakpastian hukum dari aparat kepolisian dan sikap tidak tegas pemerintah terkait kasus Ahok.

Karena itu, Deddy menolak anggapan bahwa aksi ini bermuatan politis untuk menjegal Ahok di Pilkada DKI 2017.

“Ini kan Kebetulan saja ada pilkada, dan jangan dibalik-balik jangan dipolitisir,” kata dia di Gedung Sate, Bandung, Selasa (1/11)

Deddy mengatakan, penistaan agama merupakan hal luar biasa yang merusak keyakinan umat. Sehingga harus segera ditangani dan jangan membuat bingung masyarakat dengan ketidak pastian.

Dirinya mempertanyakan alasan lambannya proses hukum terhadap kasus ini.

Padahal, dari beberapa kasus yang berhubungan dengan penistaan agama penegak hukum relatif cukup dinilai tanggap dan langsung memprosesnya.

“Nah ini jangan mentang-mentang dia pejabat jadi kebal hukum ya,” cetus Deddy.

Lebih lanjut aktor senior itu mengaku tidak mendorong warganya untuk ikut Aksi Bela Islam II di Jakarta.

Namun, dia juga tidak bisa melarang mereka lantaran berdemonstrasi adalah hak setiap warga.

Dedy hanya mengimbau, untuk warga Jabar ingin mengikuti demo agar bersikap tertib dan tidak anarkistis, serta tidak terpancing provokasi.

“Jadi selama dilakukan dengan baik, menurutnya demo merupakan cara yang tepat dalam menyampaikan pendapat kepada pemerintah dengan syarat dilakukan dengan damai,” tutup Deddy. (bens – sisidunia.com)