sisidunia

Selamat Datang di Portal Berita Www.SisiDunia.Com

 

Saran dan masukan dari Anda sangat kami harapkan guna membangun sebuah portal berita yang bisa memberikan informasi untuk pengetahuan Anda.

 

 Admin,

 www.sisidunia.com

Home » News » BPS : Penurunan Kemiskinan Bergerak Lambat

BPS : Penurunan Kemiskinan Bergerak Lambat



Jakarta – Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat penduduk miskin di Indonesia pada Maret 2016 mencapai 28,01 juta atau 10,86 persen dari jumlah penduduk. Angka tersebut turun 0,50 juta orang dibanding September 2015 yang kala itu tercatat sebesar 28,51 juta orang, atau 11,13 persen dari total penduduk Indonesia.

BPS : Penurunan Kemiskinan Bergerak Lambat

Data BPS juga menunjukkan, jumlah orang miskin di Indonesia sejatinya bertambah saat ini. Di akhir pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) tepatnya pada September 2014, angka kemiskinan tercatat sebesar 27,72 juta. Sedangkan pada semester I 2015, setelah Presiden Joko Widodo menjabat, jumlah orang miskin melejit menjadi 28,5 juta orang. Setelah itu, memang jumlah penduduk miskin terus mengalami penurunan hingga posisi terakhirnya pada Maret 2016.

Guna menekan angka kemiskinan, pemerintah terus mendorong pelaksanaan program-program bantuan sosial. Mulai dari sekolah gratis, hingga pemberian secara rutin komoditas pangan pokok, yaitu beras untuk masyarakat miskin.

Namun, di era kepemimpinan Jokowi, program pengentasan kemiskinan yang diterapkan tidak jauh berbeda dengan pemerintahan sebelumnya. Hanya saja pelaksanaannya dibuat lebih terfokus dengan menggunakan sistem yang lebih segar dan terintegerasi, salah satunya lewat kartu sakti yang telah disebar saat ini.
Dengan harapan penerimanya bisa tepat sasaran dan pada akhirnya dapat menekan angka kemiskinan.

Kepala BPS, Suhariyanto, mengatakan bahwa penurunan kemiskinan memang agak lambat kalau dilihat dari trendnya.

“Kalau penduduk miskinnya banyak di sini, mengangkatnya butuh upaya luar biasa. Tapi, kalau ditelusuri lagi, kenapa masyarakat miskin yang di bawah menjadi kronis? Itu karena mereka memang tidak mempunyai akses apa pun. Akses ke infrastruktur dasar, misalnya pendidikan dan kesehatan, mereka tidak punya modal, sehingga bagaimana mereka perlu mengangkat usaha,” jelasnya.
(Muspri-sisidunia.com)