sisidunia

Selamat Datang di Portal Berita Www.SisiDunia.Com

 

Saran dan masukan dari Anda sangat kami harapkan guna membangun sebuah portal berita yang bisa memberikan informasi untuk pengetahuan Anda.

 

 Admin,

 www.sisidunia.com

Home » News » Tak Mau Langgar DPRD, Plt Gubernur Batalkan Sementara Proyek Ahok

Tak Mau Langgar DPRD, Plt Gubernur Batalkan Sementara Proyek Ahok



Jakarta – Belum sepekan dilantik, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur DKI Jakarta, Soni Sumarsono langsung membikin gebrakan mengejutkan. Soni langsung membatalkan 14 lelang percepatan yang dilakukan Gubenur Basuki Tjahaja Purnama.

Tak Mau Langgar DPRD, Plt Gubernur Batalkan Sementara Proyek Ahok

Dia menilai itu dilakukan lantaran lelang digelar sebelum ada pembahasan dan kesepakatan antara DPRD DKI dan Pemprov. Meskipun memang sudah ada dalam rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Prioritas Anggaran Sementara (KUA PPAS) APBD 2017 senilai Rp 68 triliun.

“Penyusunan KUA PPAS 2017 yang disusun Ahok ada persoalan serius sehingga harus kembali dibahas secara detail dan bersama antara eksekutif dengan DPRD DKI. Yakni, ada 14 program yang sudah berjalan lelang tapi belum ada pembahasan sama sekali dengan dewan. Tentu ini masalah. Jadi, kami harus batalkan sementara,” kata Soni, Senin (31/10).

Menurut Soni, lelang mendahului bisa dilakukan jika kondisinya mendesak dan darurat. Hal ini telah diatur dalam pasal 73 atau 2 Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015 perihal perubahan keempat Perpres Nomor 54 Tahun 2012 perihal Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. Namun, jika kondisinya tidak mendesak dan bukan darurat, maka lelang itu harus dilakukan setelah pembahasan APBD selesai. “Ini aturannya jelas,” tegas Soni.

“KUA PPAS itu merupakan perkawinan politik antara eksekutif dan dewan. Jadi, produk sistem politik bukan hanya eksekutif,”jelas dia.

Soni juga menjelaskan, 14 mata anggaran akan kembali dibahas antara Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD DKI.

“Kami akan dengarkan masukan DPRD DKI. Hasil reses, juga masuk Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD),” terang Soni.
(Muspri-sisidunia.com)