sisidunia

Selamat Datang di Portal Berita Www.SisiDunia.Com

 

Saran dan masukan dari Anda sangat kami harapkan guna membangun sebuah portal berita yang bisa memberikan informasi untuk pengetahuan Anda.

 

 Admin,

 www.sisidunia.com

Home » News » Pengusaha Mendukung UMP DKI Rp 3,35 Juta Yang Telah Diteken Ahok

Pengusaha Mendukung UMP DKI Rp 3,35 Juta Yang Telah Diteken Ahok



Jakarta – Telah ditetapkan oleh Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI Jakarta di 2017 menjadi Rp 3,35 juta. UMP tersebut sudah sesuai dengan perhitungan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

Pengusaha Mendukung UMP DKI Rp 3,35 Juta Yang Telah Diteken Ahok

Menanggapi keputusan tersebut, Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia, Rosan P Roeslani, mendukung penetapan besaran UMP DKI Jakarta oleh Ahok untuk tahun depan. Apalagi kenaikan tersebut sudah sesuai formula perhitungan di aturan pengupahan.

Baca juga : Tuntut Kenaikan Upah, Orator Demo Buruh Teriakkan Ahok Tukang Gusur

“Sesuai formula, kan, itu sudah bagus. Karena semua harus ikut aturan dan bagi pengusaha itu tidak memberatkan. Saya sudah ngomong dengan teman-teman,” ucapnya usai Rakor Kadin di Hotel Borobudur, Jakarta, Jumat (28/10/2016).

Menurut Rosan, Pemprov DKI Jakarta telah memberikan berbagai macam subsidi bagi masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, dan lainnya. Karena itu, ia berpendapat besaran UMP 2017 sudah lebih dari cukup.

“Saya dapat input-an, Pemprov DKI Jakarta sudah berikan subsidi rumah sakit, dan lainnya. Itu kan mensubsidi secara tidak langsung dari UMP. Jadi sudah bagus-lah besarannya,” ujar Rosan.

Untuk diketahui, Ahok menandatangani Upah Minimum Provinsi (UMP) DKI 2017 sebesar Rp 3,35 juta. Besaran itu sesuai dengan PP No 78 Tahun 2015 tentang Pengupahan.

“UMP sudah ditandatangani, ikuti peraturan pemerintah jadi Rp 3,35 juta. Aku yang tanda tangan tadi,” ujar Ahok di Balai Kota Jakarta, Kamis (27/10/2016) malam. Pada 2016, UMP DKI sebesar Rp 3,1 juta.

Sebelum mengesahkan, Ahok mengaku sempat berkirim surat kepada Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Kemenakertrans) agar penerapan UMP dapat mengacu pada kebutuhan hidup layak (KHL), sehingga UMP dapat lebih tinggi sedikit.

“Iya (bersurat ke Kemenakertrans), ditolak tapi kan. Kita minta pakai KHL, survei jadi lebih tinggi, sedikit,” ucap Ahok.

Ahok menegaskan tak dapat mengikuti kemauan buruh, sebab dia harus mengikuti peraturan pemerintah.

“(Buruh mogok massal) Ya enggak bisa, dong. Mesti ikut aturan. Ya, kan,” Ahok menandaskan.

Sebelumnya, Anggota Dewan Pengupahan dari unsur pengusaha mengajukan angka UMP 2017 sebesar Rp 3,3 juta, sementara dari unsur buruh tetap kukuh dengan besaran Rp 3,8 juta. (bens – sisidunia.com)