Home » News » 186 Anggota DPR Tak Hadir Dalam Sidang Paripurna Pengesahan UU APBN 2017

186 Anggota DPR Tak Hadir Dalam Sidang Paripurna Pengesahan UU APBN 2017



Jakarta – DPR siang ini menggelar sidang paripurna dengan agenda rapat mengesahkan RUU APBN 2017. Rapat paripurna kali ini tampak sepi dihadiri anggota DPR. Dari absen di ruang Paripurna, Gedung Nusantara II, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/10/2016), tercatat ada 372 anggota dewan yang hadir dari total 558 anggota DPR. Dengan demikian, ada 186 orang anggota DPR yang absen saat paripurna.

186 Anggota DPR Tak Hadir Dalam Sidang Paripurna Pengesahan UU APBN 2017

Namun pantauan di dalam ruang sidang, tak banyak anggota DPR yang hadir. Terlihat ada banyak kursi-kursi kosong di ruang paripurna. Hanya satu atau dua saja kursi yang terisi di setiap barisnya. Rapat kali ini dipimpin oleh Wakil Ketua DPR Taufik Kurniawan. Terlihat pula Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menemani. Ketua DPR Ade Komarudin tak tampak dalam rapat paripurna ini. Demikian pula dua Wakil Ketua DPR lainnya, Fadli Zon dan Fahri Hamzah. Dari wakil pemerintah, Menteri Keuangan Sri Mulyani terlihat hadir.

“Agenda rapat kali ini adalah pembicaraan tingkat II atau pengambilan keputusan tentang RUU APBN 2017,” ungkap Taufik membuka rapat sekaligus meminta persetujuan kepada anggota dewan yang hadir.

Taufik juga membacakan surat-surat yang masuk ke DPR. Dua di antaranya adalah surat dari presiden termasuk tentang RUU Penyelenggaraan Pemilu. Dua surat lainnya adalah dari BPK dan Komisi Yudisial.

“Dalam rapat bamus kemarin, telah disepakati dibuat Pansus soal RUU pemilu. Surat-surat ini akan ditindaklanjuti sesuai mekanisme yang ada,” kata politisi PAN tersebut.

Pimpinan DPR pun meminta Ketua Banggar Kahar Muzakir untuk maju menyampaikan laporan soal pembahasan RUU APBN 2017. Kahar menyampaikan pandangan-pandangan dari masing-masing fraksi.

“Pendapatan negara dalam APBN TA 2017 disepakati sebesar Rp 1.750.283,4 miliar, yang terdiri dari penerimaan dalam negeri sebesar Rp 1.748.910,7 miliar dan penerima hibah sebesar Rp 1.372,7 miliar,” terang Kahar.

Untuk belanja negara tahun 2017, dalam RUU ini disepakati sebesar Rp 2.080.451,2 miliar. Terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp 1.315.526,1 miliar dan Transfer ke Daerah dan Dana Desa sebesar Rp 764.925,1 miliar. Rapat paripurna ini sempat diisi oleh interupsi dari anggota Komisi V Syarif Abdulah Al Kadri yang menanyakan kapan RUU Pertembakauan disahkan. Pimpinan DPR berjanji akan segera menindaklanjutinya.
(Muspri-sisidunia.com)

One comment

  1. yuh kan pada males anggota DPR, udah diangkat & digaji duit rakyat bukannye kerja, malah absen. nggak usah dipilih lagi tuh orang-2.