Home » News » Sudi Silalahi : Laporan Asli TPF Munir Hilang

Sudi Silalahi : Laporan Asli TPF Munir Hilang



Jakarta – Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) melalui mantan Mensesneg Sudi Silalahhi mengakui naskah asli Tim Pencari Fakta (TPF) kasus pembunuhan Munir hilang. Pihaknya hingga kini masih mencari naskah aslinya.

Sudi Silalahi : Laporan Asli TPF Munir Hilang

“Naskah laporan asli sedang ditelusuri keberadaannya,” ujar Sudi dalam jumpa pers di Cikeas, Jawa Barat, Selasa (25/10/2016).

Jumpa pers ini dihadiri SBY, mantan Ka BIN Syamsir Siregar, mantan Panglima TNI Jenderal TNI (Purn) Djoko Suyanto, mantan Kapolri Jenderal Pol (Purn) Bambang Hendarso Danuri dan mantan ketua TPF Munir Brigjen Purn Marsudi Hanafi.

Menurut Sudi, pihaknya memiliki naskah salinan TPF Munir. Sudi memastikan naskah salinan tersebut seperti aslinya.

Sudi menambahkan naskah salinan tersebut akan dikirimkan ke Presiden Jokowi untuk penyelidikan lebih lanjut. Hal ini agar masyarakat dapat mengetahui proses penyelidikan kasus pembunuhan Munir yang sebenarnya.

“Copy ini akan kami kirim ke Presiden Jokowi dan kami akan terus mencari salinan aslinya,” ucap Sudi.

Sudi Silalahi juga menegaskan bahwa tak mungkin dokumen itu sengaja dihilangkan.

“Perlu kami sampaikan bahwa sangatlah tidak benar, sekali lagi sangatlah tidak benar, jika laporan TPF Munir itu sengaja dihilangkan,” kata Sudi.

Sudi menegaskan, tidak ada kepentingan apapun untuk menghilangkan naskah laporan itu.

“Publik menyaksikan bahwa bukan hanya penyelidikan, penyidikan dan penuntutan yang dilakukan oleh negara, bahkan telah digelar sejumlah peradilan terhadap mereka yang didakwa melakukan kejahatan atas meninggalnya Munir,” katanya.

Sudi juga mengatakan, barangkali putusan pengadilan ada yang tidak memuaskan dan tidak sesuai dengan harapan sejumlah kalangan. Namun dia tidak sepakat jika pemerintahan SBY tidak serius dan tidak menindaklanjuti temuan TPF MUnir.

“Benar bahwa Presiden adalah Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan, dan barangkali dianggap memiliki kewenangan yang luas, tetapi Presiden Republik Indonesia tidak memiliki hak dan kewenangan konstitusional, misalnya untuk menetapkan seseorang menjadi tersangka dan harus diadili, dan kemudian harus dinyatakan bersalah,” katanya.

“Hal ini tidak berarti bahwa pintu untuk mencari kebenaran dan keadilan sejati atas meninggalnya saudara Munir tertutup bagi siapapun, kalau memang masih ada kebenaran yang belum terkuak. Namun semua itu harus ditempuh sesuai dengan sistem dan aturan main yang diatur dalam konstitusi negara kita serta praktik-praktik penegakan hukum yang secara universal dianut oleh masyarakat internasional,” tambahnya.
(Muspri-sisidunia.com)