Home » News » Kakorlantas : Layanan SIM Dan STNK Rawan Pungli

Kakorlantas : Layanan SIM Dan STNK Rawan Pungli



Jakarta – Presiden Jokowi memerintahkan jajaran kepolisian untuk memerangi praktik pungutan liar (pungli). Kepala Korlantas Polri Irjen Agung Budi Maryoto akan menyebut pengurusan SIM dan STNK rawan ada pungli.

Kakorlantas : Layanan SIM Dan STNK Rawan Pungli

“Itu salah satunya, bukan hanya lantas saja, pelayanan SIM, Samsat, begitu juga di instansi lain,” kata Agung di Istana Negara, Jl Veteran, Jakarta Pusat, Senin (24/10/2016).

Agung lalu akan berlakukan agar pengurusan SIM dan STNK bisa dilakukan secara online. Setelah itu biaya pembuatannya dibayarkan lewat transfer di bank.

“Penggunaan IT untuk memangkas birokrasi, kemudian untuk SIM urus online sehingga melayani masyarakat lebih cepat lagi dan terputusnya rantai antara petugas dengan masy, termasuk tilang. Tilang kita akan online,” imbuh Agung.

Nantinya denda tilang bisa dibayarkan lewat transfer bank, sehingga bisa dilakukan dengan menggunakan ponsel. Agung juga menyatakan akan bahas kemungkinan dihapuskannya sidang tilang.

“Ini kami kan harus dirapatkan dengan kementerian termasuk dengan MA. Ke depan kita tidak hanya seperti itu,” kata Agung.

Kabag Penum Mabes Polri, Kombes Martinus Sitompul juga angkat bicara soal penyebab praktek pungli sangat mendominasi di satuan lalu Lintas.

“Tiga point yang rawan pungli di Lalu Lintas itu ada pembuatan SIM, penilangan, dan pembuatan BPKP atau STNK,” ucap Martinus Sitompul, Selasa (18/9/2016) di Mabes Polri.

Diterangkan M‎artinus Sitompul, proses pembuatan SIM paling rawan pungli karena banyaknya syarat yang harus dipenuhi pemohon SIM. Mulai dari tes kesehatan, ujian praktek hingga ujian tertulis. Tidak jarang, banyak pemohon SIM yang tidak lulus, bahkan mereka harus tes berkali-kali demi bisa lulus mendapatkan SIM.
(Muspri-sisidunia.com)