Home » Ekonomi & Bisnis » Pemkab Banyuwangi Pantau Serapan Dana Desa Lewat E-Village Monitoring

Pemkab Banyuwangi Pantau Serapan Dana Desa Lewat E-Village Monitoring



Banyuwangi – Pemkab Banyuwangi memantau langsung penyerapan dana desa melalui sistem e-Village Monitoring. Pemantauan itu dilakukan untuk memastikan dana desa yang dikucurkan tepat sasaran dan digunakan dengan semestinya.

Pemkab Banyuwangi Pantau Serapan Dana Desa Lewat E-Village Monitoring

Sebanyak 189 desa di Banyuwangi menerima Dana Desa dari pemerintah pusat sebesar Rp 134,467 miliar dan Alokasi Dana Desa (ADD) dari Pemkab Banyuwangi sebesar Rp 93,018 miliar. Dana yang mengalir ke desa secara langsung mencapai Rp 227,48 miliar dengan masing-masing menerima dana antara Rp 950 juta hingga Rp 1,6 miliar.

“Tentu saja alokasi dana ke desa itu belum semuanya karena banyak program di dinas yang juga dilaksanakan di desa, seperti membangun jalan yang skalanya harus diatasi pemerintah daerah, bantuan benih, alat pertanian,” kata Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Anas di Banyuwangi, Selasa (18/10/2016).

“Lalu pemberdayaan masyarakat, puskesmas, posyandu, hingga atraksi-atraksi wisata di desa-desa. Semua harus bersinergi dan keroyokan dalam membangun desa,” lanjutnya. Anas juga menyebut jumlah dana desa yang telah diserap mencapai 64 persen dari total dana yang dikucurkan.

Sementara itu Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Pemerintahan Desa (BPM-PD) Banyuwangi, Zen Kostolani, menambahkan, khusus untuk Dana Desa, semua telah ditransfer ke kas daerah dalam dua tahap. Yaitu bulan Mei dan September lalu.

“Dari jumlah tersebut, per awal Oktober ini, sebanyak 64 persen atau setara Rp 86,06 miliar telah diserap pemerintah desa. Angka ini cukup bagus, tapi akan kami dorong terus hingga bisa terserap penuh pada akhir tahun,” ungkap Zen.

Ia menjelaskan, dana desa ini untuk mendukung pembangunan desa yang kuat dan mandiri dengan prioritas untuk kegiatan pemberdayaan dan pembangunan desa. Di Banyuwangi, 70 persen dari dana tersebut dipergunakan untuk pembangunan infrastruktur seperti jalan desa, irigasi, dan jembatan sederhana.

“Selain juga, untuk membiayai sektor kesehatan dan pendidikan, di antaranya Posyandu dan PAUD. Juga ada desa yang mengalokasikannya untuk penyertaan modal pada Bumdes (Badan Usaha Milik Desa),” ujarnya.

Sistem e-Village Monitoring, kata Zen digunakan untuk merinci dan mengecek sasaran dari penggunaan dana. Dalam sistem ini, setiap program dan progress pembangunan fisik difoto lalu diunggah. Koordinat lokasinya pun diunggah ke website agar bisa dipantau langsung melalui google map.

“Cara ini efektif dan efisien. Selain bisa menghindari pengerjaan proyek fisik ganda, juga memudahkan pengawasan karena setiap progress pekerjaan dipantau dari sistem itu,” tutur Zen.

Untuk mengatasi berbagai kendala pencairan dana desa, BPM-PD membuka klinik konsultasi di mana aparat desa bisa bertanya seputar dana desa mulai dari perencanaan, proses pencairan, tata kelola, hingga pelaporan. Klinik ini buka setiap hari mulai pukul 07.00-21.00 WIB.

“Hari libur pun kami melayani konsultasi mulai pukul 07.00 – 14.00 WIB. Layanan ini bisa dimanfaatkan pemerintah desa yang mengalami kesulitan menyelesaikan laporannya,” tutup Zen.
(Muspri-sisidunia.com)