Home » News » Bareskrim Tak Ingin Ada Muatan Politis Saat Tangani Laporan Terkait Ahok

Bareskrim Tak Ingin Ada Muatan Politis Saat Tangani Laporan Terkait Ahok



Jakarta – Saat ini Polri menerima delapan laporan polisi terkait Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok soal dugaan penistaan agama.

Bareskrim Tak Ingin Ada Muatan Politis Saat Tangani Laporan Terkait Ahok

Laporan polisi ini tersebar di Polda Metro ada tiga laporan, Bareskrim ada empat laporan dan di Polda Sumsel ada satu laporan. Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim Polri, Brigjen Agus Andrianto menuturkan ‎seluruh laporan itu akan dijadikan satu dan ditangani Bareskrim.

“Penyelidikan laporannya akan kami satukan, karena kan orangnya sama. Lalu objek dan locus-nya sama. Artinya berapapun laporan pasti dijadikan satu,” tegas Agus Andrianto saat dihubungi wartawan, Senin (10/10/2016).

Agus menambahkan pihaknya siap diawasi oleh masyarakat dan penyelidiki laporan tersebut. Jenderal bintang satu ini mengaku akan berhati-hati dalam mengusut kasus ini.

“Ini soal agama, kami harus hati-hati jangan sampai ada muatan politik. Masalah hukum tidak boleh dibawa ke politik,” ujarnya.

Seperti diketahui laporan dugaan penistaan agama ini bermula dari sambutan Ahok saat berkunjung ke Pulau Seribu, Rabu (28/9/2016) lalu.

Namun menurut Wakil Ketua Komisi II DPR RI, Lukman Edy mengatakan, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok jika terbukti melakukan penistaan agama seperti yang dilaporkan organisasi kemasyarakatan ke ‎polisi tidak akan didiskualifikasi keikutsertaannya dalam Pilkada DKI Jakarta. Menurutnya, Ahok hanya akan dihukum pidana antara tiga sampai 18 bulan‎ dan denda Rp 600 ribu sampai Rp 6 juta.

“Jadi berdasarkan UU Pilkada dan UU Pemilu, yang disebut penistaan agama itu tidak menggugurkan pencalonan. Tak bisa menghalangi pencalonannya sebagai Cagub DKI Jakarta,” kata Lukman Edy di Gedung DPR, Jakarta, Senin (10/10/2016).
(Muspri-sisidunia.com)