sisidunia

Selamat Datang di Portal Berita Www.SisiDunia.Com

 

Saran dan masukan dari Anda sangat kami harapkan guna membangun sebuah portal berita yang bisa memberikan informasi untuk pengetahuan Anda.

 

 Admin,

 www.sisidunia.com

Home » News » Agus Yudhoyono Menilai DKI Lebih Membutuhkan Penataan, Bukan Penggusuran

Agus Yudhoyono Menilai DKI Lebih Membutuhkan Penataan, Bukan Penggusuran



Jakarta – Masa kampanye untuk Pilkada DKI 2017 akan segera dimulai, sejumlah Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur (CaGub-CaWaGub) sudah terlihat mulai mempersiapkan diri untuk berkampanye. Masing-masing petahana tentu memiliki programnya sendiri-sendiri untuk membuat DKI Jakarta menjadi lebih baik lagi. Begitu pula dengan CaGub-CaWaGub Agus Harimurti Yudhoyono beserta Sylviana Murni.

Agus Yudhoyono Menilai DKI Lebih Membutuhkan Penataan, Bukan Penggusuran

Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mantap maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta pada Pilkada 2017 mendatang. Agus mengaku siap untuk ‘membenahi’ masalah yang ada di Ibukota Jakarta saat ini. Ia mengaku terus mempelajari isu yang berkembang di Jakarta, termasuk masalah penggusuran.

Agus mengatakan, Ia bersama wakilnya Sylviana Murni kompak mempelajari masalah penggusuran di Ibu Kota yang saat ini banyak dikeluhkan warga. Agus menilai sebaiknya penggusuran di Jakarta diganti dengan penataan.

“Saya dan Bu Sylvi tentu akan mempelajari segala isu yang bekembang di Jakarta lebih utuh, tidak melihatnya secara sepotong-sepotong, tapi dalam hati saya mungkin lebih tepat penataan, bukan penggusuran,” kata Agus, saat acara yang bertema “Di balik Keputusan Agus Yudhoyono”, di Cibubur, Depok, Jawa Barat, Senin 3 Oktober 2016.

Menurut Agus, segala sesuatu harus dilakukan secara manusiawi. Sama halnya dengan masalah reklamasi yang saat ini menjadi polemik. Menurut Agus, ia bersama Sylvi juga tetap mempelajari permasalahan di teluk Jakarta tersebut. Ia berpendapat, untuk melakukan reklamasi perlu melihat berbagai aspek, seperti aspek hukum, aspek ekologis, dan aspek sosial.

“Yang jelas harus inklusif, tidak hanya mengakomodasi kepentingan golongan atau pihak tertentu, tetapi harus utuh betul, tujuannya harus jelas, dan dilakukan dengan cara-cara baik dan benar atas nama hukum,” kata Agus.
(Muspri-sisidunia.com)