sisidunia

Selamat Datang di Portal Berita Www.SisiDunia.Com

 

Saran dan masukan dari Anda sangat kami harapkan guna membangun sebuah portal berita yang bisa memberikan informasi untuk pengetahuan Anda.

 

 Admin,

 www.sisidunia.com

Home » News » Demo Buruh : Massa Menuntut Kenaikan Upah Sebesar Rp 3.750.000

Demo Buruh : Massa Menuntut Kenaikan Upah Sebesar Rp 3.750.000



Jakarta – Hari ini para buruh melakukan demo di Balai Kota DKI Jakarta sejak pukul 10.00 WIB . Salah satu tuntutan unjuk rasa tersebut yaitu menolak Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok.

Demo Buruh : Massa Menuntut Kenaikan Upah Sebesar Rp 3.750.000

Aksi ini langsung mendapat pengawalan dari personel Kepolisian. Akibatnya sepanjang jalan Medan Merdeka Selatan mengalami kemacetan cukup parah. Setibanya para demonstran dilokasi, massa buruh langsung mengatur formasi untuk menghadap arah kantor Ahok. Sambil membawa bendera serikat buruh, mereka mengawali aksi dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya.

Sekjen Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia, Rusdi, mengatakan, ada 4 tuntutan buruh saat demo tadi. Pertama, kata Rusdi, buruh meminta pemerintaj mencabut PP Pengupahan nomor 78.

“Menurut kami PP itu bertentangan dengan UU No 13 tentang ketenagakerjaan,” kata Rusdi kepada wartawan usai rapat koordinasi di Polda Metro Jaya, Selasa (27/9/2016).

Menurut Rusdi, PP nomor 78 itu salah menentukan upah minimun. Dimana penetapan upah minimum hanya berdasarkan kebutuham hidup. Padahal seharusnya sesuai inflasi dan pertumbuhan ekonomi.

Kedua, kata Rusdi, pihaknya menolak upah murah di seluruh Indonesia. Sebab di beberapa, terutama di Jawa Barat, diberlakukan upah minimum padat karya. Angkanya jauh dibawah upah minimum.

Ketiga, ucap Rusdi, pihaknya meminta menaikkan upah minumum provinsi (UMP) dari yang sekarang DKI Rp 3.100.00, ditambah Rp650.000.

“Sudah cukup DKI upah di bawah Karawang dan Bekasi, hari ini kita menuntut kenaikan upah Rp 650.000 jadi totalnya Rp3.750.000,” katanya.

“Ini dalam rangka meningkatkan daya beli. Karena kami lihat krisis hari ini sederhana, penyebabnya adalah daya beli yang menurun sehingga produk dari industri tidak terserap oleh masyarakat. Solusi dari krisis ini justru menaikkan upah, sebagai sarana redistribusi provit dari pengusaha kepada buruh,” tambahnya.

Sedangkan keempat, kata Rusdi, pihaknya meminta agar pemerintah mencabut UU Tax Amnesty.

“Kami sudah mengajukan judicial review terhadap UU tax amnesty. Kita sepakat pemerintah hari ini sedang mengalami devisit anggaran, tapi kalau targetnya 165 Triliun, menurut kami banyak cara. Tak perlu pakai UU Tax Amnesty,” ucap Rusdi. (Muspri-sisidunia.com)