Home » News » Sekda Saefullah Menegaskan Diri Siap Kawal APBD DKI Jika Ahok Cuti

Sekda Saefullah Menegaskan Diri Siap Kawal APBD DKI Jika Ahok Cuti



Jakarta – Belum adanya keputusan Mahkamah Konstitusi (MK) mengenai cuti kampanye, maka Komisi Pemilihan Umum (KPU) DKI tetap memakai aturan lama. Yakni petahana Gubernur dan Wakil Gubernur DKI yang maju dalam Pemilihan Gubernur (Pilgub) DKI 2017 harus mengajukan surat cuti selama kampanye, kurang lebih empat bulan.

Sekda Saefullah Menegaskan Diri Siap Kawal APBD DKI Jika Ahok Cuti

Untuk itu, selama gubernur dan wakil gubernur DKI cuti kampanye, Sekretaris Daerah (Sekda) DKI Jakarta, Saefullah menegaskan ia akan tetap mengawal pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) DKI 2017 dan APBD Perubahan DKI 2016.

“Tidak menjadi pejabat sementara atau pelaksana tugas (Plt) pun, saya tetap menjadi Sekda. Saya akan kawal apa yang sudah kita lakukan waktu lalu. Bagaimana menyusun anggaran 2017, menyusun anggaran perubahan dengan komitment tidak ada permainan sedikit pun. Ini akan saya kawal,” kata Saefullah di Balai Kota DKI, Jakarta, Senin (26/9).

Menurutnya, meski Gubernur dan Wakil Gubernur DKI cuti kampanye, penyusunan anggaran daerah tidak akan terganggu. Karena sudah ada sistem e-budgeting yang telah dibangun oleh Gubernur DKI Basuki Tjahaja Purnama.

“Karena kita sudah dibantu sistem. Tinggal bagaimana dengan komitmen, dengan sistem itu kita jagain, agar tidak ada program pembangunan yang aneh,” ujarnya.

Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat menegaskan pihaknya sedang mengejar penyerapan APBD DKI 2016 dapat semakin meningkat sebelum cuti kampanye dilaksanakan pada akhir Oktober mendatang.

Sampai saat ini, penyerapan anggaran masih mencapai 40 persen. Ia menargetkan hingga akhir tahun ini, penyerapan anggaran dapat mencapai 90 persen.

“Kami fokus untuk penyerapan anggaran harus maksimal, kita berusaha meningkatkan. Mumpung belum naik kampanye,” tambahnya.

Terkait pembahasan APBD Perubahan 2016 sendiri, lanjutnya, saat ini hampir rampung dan rencananya akan dievaluasi oleh Kementrian Dalam Negeri pada 30 September 2016.

Untuk mengejar penyerapan yang tertinggal itu, Djarot pun bergarap agar Mahkamah Konstitusi (MK) mempersingkat cuti kampanye, seperti yang diajukan Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama. Saat ini persoalan lamanya cuti kampanye tengah diuji materi di MK.

“Mudah-mudahan bisa dikabulkan oleh MK,” harap mantan Wali Kota Blitar ini. (Hendy – sisidunia.com)