sisidunia

Selamat Datang di Portal Berita Www.SisiDunia.Com

 

Saran dan masukan dari Anda sangat kami harapkan guna membangun sebuah portal berita yang bisa memberikan informasi untuk pengetahuan Anda.

 

 Admin,

 www.sisidunia.com

Home » News » Tolakan Google Kepada Ditjen Saat Diperiksa

Tolakan Google Kepada Ditjen Saat Diperiksa



Jakarta – Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak berencana melakukan pemeriksaan pajak kepada PT Google Indonesia. Akan tetapi, rencana ini ditolak mentah-mentah oleh salah satu perusahaan yang bermarkas di Silicon Valley ini.

Tolakan Google Kepada Ditjen Saat Diperiksa

Google yang tengah hangat menjadi pembicaraan publik, lantaran menolak diperiksa oleh Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak Kementerian Keuangan. Padahal, langkah yang ditempuh ini merupakan kewenangan pemerintah untuk bisa memungut pajak dari salah satu perusahaan teknologi terbesar di dunia ini.

Pengamat Pajak Universitas Pelita Harapan (UPH) Roni Bako mengatakan, pada prinsipnya, pihak manapun yang telah ataupun ingin menjalankan usahanya pada suatu negara, maka wajib mengikuti aturan yang berlaku. Misalnya Indonesia yang mewajibkan untuk membayar pajak.

Aturan tersebut pun berlaku bagi semua semua badan usaha, terutama yang telah menjalankan ekspansi bisnisnya di Indonesia. Tidak terkecuali ini juga berlaku kepada Google Indonesia yang saat ini sedang ‘diburu’ oleh Ditjen Pajak lantaran tak mau membayar pajak. Apalagi, lanjut Roni, kewajiban membayar pajak ini juga tertuang kuat dalam sebuah Undang-Undang (UU) KUP Wajib Pajak. Sehingga, tidak ada alasan Google Indonesia menolak untuk diperiksa oleh Ditjen Pajak. “Prinsipnya di mana pun ketika berusaha di mana pun wajib bayar pajak. Berlaku juga ke Google yang di Indonesia. Kan UU mengatakan untuk berlaku setiap orang. Juga Google enggak ada alasan tidak bisa diperiksa,” ucapnya kepada Okezone, Jakarta.

Aturan ini, seharusnya mampu ditaati oleh Google. Artinya, mau tidak mau Google harus tunduk pada hukum yang berlaku di Indonesia. Sebagaimana diketahui, pemerintah Indonesia mewajibkan orang pribadi maupun badan yang ingin menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia, namun tidak didirikan dan tidak bertempat tinggal atau kedudukan di Indonesia, wajib membentuk suatu badan usaha tetap (BUT). Akan lain halnya jika suatu negara tidak mengatur kewajiban tentang aturan ini.

“Gitu prinsipnya, tunduk pada hukum negara. Kalau gitu, ya harus tunduk, kecuali tidak diatur BUT-nya. Kalau tidak atur BUT, boleh ngomong gitu (menolak diperiksa Ditjen Pajak). Nah, tidak mau tunduk hukum Indonesia kan Google saat ini, padahal sudah ada aturan harus bentuk BUT,” katanya.

Memang diakui, di beberapa negara Google tidak membayar pajak lantaran negara tersebut tidak mengatur adanya kewajiban untuk membentuk BUT. Menurut Roni, seharusnya Google bisa menyesuaikan itu ke negara manapun dia hendak melaksanakan ekspansi usaha.

“Memang Google di beberapa negara tidak berhasil bayar pajak, karena tidak ada konsep BUT-nya. Di kita ada, jadi Google tidak boleh katakan tidak. Jadi harus fair, kita sudah ada aturan BUT. Jadi enggak ada cerita,” tukasnya. (bens – sisidunia.com)