sisidunia

Selamat Datang di Portal Berita Www.SisiDunia.Com

 

Saran dan masukan dari Anda sangat kami harapkan guna membangun sebuah portal berita yang bisa memberikan informasi untuk pengetahuan Anda.

 

 Admin,

 www.sisidunia.com

Home » News » Rachmawati Sindir KPK Yang Masih Abaikan Kasus BLBI

Rachmawati Sindir KPK Yang Masih Abaikan Kasus BLBI



Jakarta – Putri Presiden pertama RI, Rachmawati Soekarnoputri, mengaku heran kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) atas penangkapan Ketua Dewan Perwakilan Daerah Irman Gusman sebagai tersangka atas dugaan suap terkait pengurusan kuota gula impor.

Rachmawati Sindir KPK Yang Masih Abaikan Kasus BLBI

“Saya heran KPK dengan sigap tangkap ketua DPD, tapi yang namanya korupsi sistemik BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia) kok dibiarkan,” kata Rachma di Jakarta, Sabtu (17/9/2016).

Menurut Rachma, korupsi BLBI secara akumulatif merugikan negara hingga Rp 700 triliun. Setiap tahun, lanjut dia, Anggaran Pendapatan dan Belanja Indonesia tersedot hingga Rp 60 triliun untuk membayar bunga obligasi rekap BLBI.

“Ini yang pelaku tax amnesty, ex-BLBI semua ini. Mereka mengemplang pajak tapi dikasih pengampunan. Sedangkan rakyat kecil dikejar-kejar ikut tax amnesty. Hukum ini ke mana,” ucap Rachma.

Rachmawati kemudian mengutip pernyataan Wakil Presiden Jusuf Kalla, yang menyebut bahwa BLBI itu menyengsarakan rakyat Indonesia seumur hidup. Karena itu, dia pun mendesak KPK segera menindaklanjutinya.

“Saya bawa tambahan untuk sampaikan aspirasi masyarakat untuk segera menuntaskan kasus BLBI. Tidak hanya pelaku atau obligor atau koruptor yang terlibat, tapi yang membuat kebijakan, terutama SKL (surat Keterangan Lunas) dan release and discharge di era Mega (Megawati Soekarnoputri),” katanya.

Namun pada 25 Juni lalu, Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan tidak memiliki kewenangan menutup kasus dugaan korupsi terkait penerbitan Surat Keterangan Lunas Bantuan Likuiditas Bank Indonesia yang menelan kerugian negara senilai Rp 138,7 triliun.

“KPK tidak memiliki kewenangan menutupnya. Ini soal efisien,” tegas Wakil Ketua KPK Saut Situmorang dalam keterangan tertulisnya, di Jakarta, Jumat (24/6/2016).

Saut memastikan kasus yang disinyalir merugikan keuangan negara ratusan triliun rupiah pada era Presiden ke-5 Megawati Soekarnoputri ini terus berjalan.
(Putri-sisidunia.com)