sisidunia

Selamat Datang di Portal Berita Www.SisiDunia.Com

 

Saran dan masukan dari Anda sangat kami harapkan guna membangun sebuah portal berita yang bisa memberikan informasi untuk pengetahuan Anda.

 

 Admin,

 www.sisidunia.com

Home » News » Rizal Ramli Menilai Ahok Tak Sesuai Ideologi PDIP

Rizal Ramli Menilai Ahok Tak Sesuai Ideologi PDIP



Jakarta – Mantan Menko Kemaritiman dan Sumber Daya RI, Rizal Ramli, yang berniat maju sebagai calon gubernur DKI Jakarta mengaku bingung kalau pertahana Basuki jahaja Purnama (Ahok) diusung oleh Patai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P).

Rizal Ramli Menilai Ahok Tak Sesuai Ideologi PDIP

Menurutnya, kebijakan Ahok berbeda ideologi dengan partai banteng bermoncong putih tersebut.

“Ideloginya Ahok jelas bukan marhaenisme, jadi kalau sampai PDI-P dukung Ahok, saya juga bingung, ini ideologi Bung Karno kok terjemahannya Ahok,” kata Rizal Ramli dalam diskusi Radio Sindo Trijaya Network, dengan tema “Sinema Politik Pilkada DKI” di Warung Daun, Cikini, Jakarta Pusat, Sabtu (17/9/2016).

Di mata Rizal, Ahok terkesan berpihak kepada pemilik modal ketimbang rakyat.

“Termasuk soal keadilan bagaikan golok, ke atas tumpul, kalau ke bawah tegas, tajam banget,” ujar Rizal.

Pelibatan aparat untuk kegiatan penggusuran, menurut dia, juga tidak tepat. Ahok dinilainya memunculkan pola Orde Baru. Seharusnya, Ahok menyiapkan tempat yang layak sebelum menggusur.

“Contoh bagus saat bangun Istora Senayan, ribuan penduduk dipindahkan diajak dialog, sekarang dipindahkan ke Tebet. Nah, saudara Ahok enggak ada (begitu),” ujar Rizal.

Bahkan, lanjutnya, saat mau maju lagi sebagai gubernur, Rizal menyatakan Ahok masih sempat mengumumkan akan menggusur 351 titik lagi di DKI.

“Kalau logika wajar mau jadi calon berhenti dulu, kek. Sebetulnya dia cerdas, lihai, dia kirim message ke pengembang, saya ini gubernurnya pengembang, nyumbang dong untuk kemenangan pemilu,” tuding Rizal.

Dia juga menyindir tentang cara Ahok menarik dana dari kewajiban pengembang, yang dinilai melanggar aturan.

“Karena kalau ada swasta nyumbang harus masuk dulu APBD, dibahas oleh DPR, diputuskan. Tidak boleh gubernur langsung nunjuk, untuk ini, untuk itu,” ujar Rizal. (bens – sisidunia.com)