sisidunia

Selamat Datang di Portal Berita Www.SisiDunia.Com

 

Saran dan masukan dari Anda sangat kami harapkan guna membangun sebuah portal berita yang bisa memberikan informasi untuk pengetahuan Anda.

 

 Admin,

 www.sisidunia.com

Home » News » Ini Yang Dilakukan Ahok Jika Memang Nantinya Harus Cuti

Ini Yang Dilakukan Ahok Jika Memang Nantinya Harus Cuti



Jakarta – Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama (Ahok) siap cuti selama kampanye jika nantinya gugatan uji materi dirinya ditolak oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Ini Yang Dilakukan Ahok Jika Memang Nantinya Harus Cuti

“Ya harus cuti dong. Cuti kan enak, enggak usah bangun pagi. Empat bulan lagi kan. Kerjanya makan, nonton aja kan,” ungkap Ahok kepada wartawan di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (15/9/2016).

Ahok akan hadir dalam sidang lanjutan MK tentang uji materi Pasal 70 ayat 3 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Pilkada. Sidang yang berlangsung di gedung MK, Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat, pukul 11.00 WIB dengan agenda mendengarkan keterangan dari Yusril Ihza Mahendra serta Habibburokhman.

Dalam gugatan tersebut, ia menilai materi di pasal tersebut dapat ditafsirkan bahwa selama masa kampanye, pemohon wajib menjalani cuti. Akan tetapi, Ahok yang menjabat sebagai Gubernur memiliki tanggung jawab kepada masyarakat DKI untuk memastikan program dan penganggaran dapat terlaksana dengan baik.

“Ketentuan Pasal 70 ayat (3) UU Pilkada seharusnya ditafsirkan bahwa cuti selama kampanye adalah hak yang bersifat opsional. Dengan demikian Pemohon dapat memilih untuk tidak menggunakan cuti tersebut dan fokus bekerja menata DKI Jakarta sesuai dengan tanggung jawab Pemohon sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945,” kata Ahok saat sidang beberapa waktu lalu.

Sidang pada Senin (5/9) lalu telah menghadirkan DPR yang diwakili oleh Sufmi Dasco Ahmad serta pihak pemerintah Presiden RI yang diwakili Kuasa Hukum Kementerian Dalam Negeri Widodo Sigit Pudjianto.

Baik DPR maupun Pemerintah, memberikan pandangan untuk MK agar menolak gugatan Ahok.

“Menyatakan bahwa pemohon tidak memiliki kekuatan hukum atau legal standing, sehingga permohonan a quo (gugatan terhadap UU Pilkada) harus dinyatakan tidak dapat diterima,” kata Sufmi Dasco Ahmad.

“Menolak pengujian para pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya menyatakan pengujian para pemohon seluruhnya atau setidak-tidaknya tidak dapat diterima,” ujar perwakilan pemerintah Presiden RI, Widodo Sigit Pudjianto.

Sementara itu, Yusril yang hadir saat sidang Senin (5/9) lalu berpendapat, bahwa calon petahana harus mundur atau cuti ketika mengikuti masa kampenye untuk menghindari kecurangan.

“Seorang petahana yang tidak berhenti atau cuti, potensial untuk menyalahgunakan kekuasaan untuk curang dalam Pilkada. Saya menentang keras hal itu,” tegas Yusril. (bens – sisidunia.com)