Home » Gaya Hidup » Aktivis Pendidikan Setuju Penghapusan PR Bagi Siswa SD

Aktivis Pendidikan Setuju Penghapusan PR Bagi Siswa SD



Jakarta – upati Purwakarta Dedi Mulyadi mengeluarkan kebijakan melarang guru di tingkat SD hingga SMA memberikan pekerjaan rumah (PR) kepada siswanya. Aturan ini resmi diberlakukan sesuai Surat Edaran Bupati Purwakarta No 421.7/2014/Disdikpora.

Aktivis Pendidikan Setuju Penghapusan PR Bagi Siswa SD

“Surat tersebut sudah ditandatangani pada 1 September 2016. Hari ini saya kumpulkan guru dan kepala sekolah. Hari ini, larangan tersebut resmi diberlakukan,” ujarnya.

Dedi menjelaskan, idealnya pekerjaan rumah yang harusnya diberikan pada siswa adalah PR yang aplikatif.

“Misalnya kegiatan beternak yang diterjemahkan dalam kerangka pendidikan akademis. Contohnya pelajaran Bahasa Indonesia, bisa memberikan tugas membuat cerpen tentang sang gembala. Mulai dari pengalaman, hingga penghayatannya,” ujarnya.

Aktivis Pendidikan dari Wahana Visi Indonesia (WVI), Frida Siregar, mengatakan langkah yang dilakukan Bupati Purwakarta tersebut perlu menjadi contoh bagi daerah-daerah lain di tanah air. Meskipun menurut dia, model penerapan PR semacam itu sudah banyak dilakukan oleh sekolah-sekolah swasta.

“Model projek seperti ini, namanya mengaitkan proses pembelajaran dengan kehidupan sehari-hari,” kata Frida, Rabu (7/9/2016).

Menurut Frida, model proyek untuk mengganti PR konfensional tersebut menjadi ruang untuk anak mengetahui kegiatan, kehidupan orangtua dan para tokoh masyarakat. Mereka akan banyak berinteraksi dengan lingkungannya. WVI sendiri kata Frida, selama ini mengembangkan pendidikan kontekstual nusantara yang berbasis kearifan lokal dalam pembelajaran siswa. Misalnya di Papua, mereka belajar filosofi rumah adat Hanoi, cerita -cerita rakyat. Hal itu bisa membuat anak bangga dengan identitas lokalnya.