sisidunia

Selamat Datang di Portal Berita Www.SisiDunia.Com

 

Saran dan masukan dari Anda sangat kami harapkan guna membangun sebuah portal berita yang bisa memberikan informasi untuk pengetahuan Anda.

 

 Admin,

 www.sisidunia.com

Home » News » Ratna Sarumpaet Gugat KPK Terkait Kasus Sumber Waras

Ratna Sarumpaet Gugat KPK Terkait Kasus Sumber Waras



Jakarta – Aktivis Ratna Sarumpaet menggugat Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) lantaran dianggap mengabaikan laporan indikasi korupsi pada kasus pembelian Rumah Sakit Sumber Waras dan Rancangan Peraturan Daerah mengenai izin zonasi pesisir untuk proyek reklamasi di Teluk Jakarta. Ratna mendaftarkan gugatan tersebut ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

Ratna Sarumpaet Gugat KPK Terkait Kasus Sumber Waras

Ia datang bersama sejumlah warga ke pengadilan hari ini, Selasa (6/9/2016). Gugatan tersebut telah ditandatangani oleh 15 penggugat di antaranya Ahmad Dhani dan Ketua KSPI Said Iqbal.

“Ketua KPK mengatakan belum ditemukan niat jahat jadi seolah-olah tidak ada maka itu kami meminta pengadilan mendesak KPK jelaskan pada publik,” ucapnya.

Gugatan pada dua kasus tersebut terkait Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama atau Ahok. Pada dugaan korupsi Sumber Waras, Ahok dilaporkan ke KPK karena dituding menyelewengkan pembelian lahan untuk pembangunan rumah sakit seluas 3,7 hektare.

KPK sempat menghadirkan Ahok sebagai saksi. Saat itu, Ahok memberikan keterangan bahwa temuan BPK soal Sumber Waras tidak benar. Ia juga mengklaim telah memberikan bukti dokumen atas penyelidikan yang dilakukan KPK terhadap pembelian lahan itu.

Sedangkan pada perkara Raperda Reklamasi, Ahok dipanggil menjadi saksi dalam sidang yang melibatkan terpidana mantan Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Tbk Ariesman Widjaja. Ariesmand diduga menyuap mantan Ketua Komisi D DPRD Jakarta Mohammad Sanusi.

Ahok juga menjadi saksi yang dihadirkan Jaksa untuk memberatkan terdakwa Sanusi. Pemanggilan Ahok dilakukan karena disebut menyetujui perubahan kontribusi tambahan bagi pengembang, dari 15 persen NJOP menjadi 5 persen.
(Legolas – sisidunia.com)