Home » News » Komisi III DPR Bentuk Panitia Kerja Kebakaran Hutan Dan Lahan

Komisi III DPR Bentuk Panitia Kerja Kebakaran Hutan Dan Lahan



Jakarta – Komisi III DPR membentuk panitia kerja kebakaran hutan dan lahan (Panja Karhutla) untuk menyelidiki mekanisme terbitnya surat perintah penghentian penyidikan (SP3) atas 15 kasus dugaan kebakaran hutan yang dikeluarkan Polda Riau.

Komisi III DPR Bentuk Panitia Kerja Kebakaran Hutan Dan Lahan

“Kami mau lihat prosesnya. Karena menurut kami ada kejanggalan, ada hal-hal yang tidak masuk di akal sehat,” kata Wakil Ketua Komisi III DPR Benny Kabur Harman di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (6/9/2016).

Namun, dia tak menjelaskan secara rinci kejanggalan yang dimaksud. Benny hanya menyebutkan komisi itu perlu melakukan penyelidikan secara spesifik atas diterbitkannya SP3. Panja Karhutla, kata Benny, akan bekerja selama masa sidang periode ini yang berakhir pada Oktober. Ketika hasil penyelidikan belum selesai, tambahnya, maka Panja Karhutla akan dilanjutkan.

Sementara, anggota Komisi III DPR Arsul Sani menyebutkan, Panja Karhutla berencana akan mengunjungi Riau untuk mendalami kasus tersebut. Di Riau, Panja Karhutla rencananya akan bertemu aparat penegak hukum dan masyarakat.

Arsul menyayangkan langkah Polda Riau menerbitkan SP3 15 perusahaan yang diduga terlibat kebakaran hutan tanpa didukung bukti yang cukup meski sudah melibatkan ahli.

“Kami pertanyakan kenapa tidak mencari ahli bandingan. Tugas penyidik kan harus seoptimal mungkin cari alat bukti,” ujar Arsul.

Keterangan ahli pembanding menurutnya diperlukan agar kebijakan penerbitan SP3 memiliki dasar yang kuat dan dapat dipertanggungjawabkan. Upaya ini yang dinilainya tidak terlihat dalam penerbitan SP3 atas 15 perusahaan di Riau.
(Legolas – sisidunia.com)