Home » News » DKI Akan Bangun Rusun Sebelum Lakukan Penggusuran di Kali Krukut

DKI Akan Bangun Rusun Sebelum Lakukan Penggusuran di Kali Krukut



Jakarta – Terkait dengan normalisasi Kali Krukut, Pemerintah Provinsi DKI Jakarta akan menyiapkan rumah susun untuk warga yang terkena normalisasi tersebut. Lahan dari rusun tersebut berada di wilayah Kemang, Jakarta Selatan, persis di sebelah Kali Krukut. Rencannya lahan tersebut dibeli seluas 2 hektare.

DKI Akan Bangun Rusun Sebelum Lakukan Penggusuran di Kali Krukut

“Kita mau beli ini, kita mau bangun apartemen, kan ada tanah 2 hektare itu persis di samping kali Krukut,” kata Ahok di Balai Kota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Selasa (30/8/2016).

Memang hal tersebut telah direncakan sejak dua tahun yang lalu, namun, hal tersebut terkendala harga lahan. Pasalnya lahan tersebut ditawarkan dengan harga cukup tinggi, di atas Nilai Jual Objek Tanah (NJOP). Hingga kini belum menemui kesepakatan. Gubernur DKI Jakarta, Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok mengaku khawatir, jika membeli di atas harga NJOP bakal dipermasalahkan di meja hijau karena dianggap merugikan negara.

“Cuma waktu itu dia paksanya mahal banget, kalau di atas harga pasar saya enggak berani. Orang saya beli NJOP saja dipanggil-panggil BPK, Bareskrim, KPK, gimana saya beli di atas (harga) pasar? Kena saya,” jelas Ahok.

Ahok mengatkana ia dan pihaknya sedang memutar otak untuk mewujudkan rencana tersebut. Sebab jika tidak, normalisasi tidak akan berjalan lancar seperti yang ia harapkan. Warga yang terkena normalisasi perlu tempat untuk relokasi. Namun, Ahok mungkin bakal memakai alasan banjir yang melanda kawasan Kemang pada Sabtu (27/8/2016) malam sebagai peluru untuk membeli lahan tersebut.

“Kita lihat saja dulu, makanya kita lagi pelajari secara hukumnya apakah bisa dengan banjir seperti ini kita jadikan alasan, ini kan bagus nih ada alasan, yang kritik saya juga pada diem kan,” jelas Ahok.

Kendala lain juga muncul dari warga yang tidak mau direlokasi. Pemprov DKI kesulitan mengambil alih fungsi lahan di bantaran kali Krukut. Kalau direlokasi, warga pasti beralasan memiliki bukti surat hak milik (SHM).

“Saya ambil alih tanah yang negara saja lo mau gugat gua apa lagi yang ada SHM-nya, makanya kita mesti cari pembenaran hukumnya, lagi dipelajari,” pungkas Ahok.

(bimbim)