sisidunia

Selamat Datang di Portal Berita Www.SisiDunia.Com

 

Saran dan masukan dari Anda sangat kami harapkan guna membangun sebuah portal berita yang bisa memberikan informasi untuk pengetahuan Anda.

 

 Admin,

 www.sisidunia.com

Home » News » Pemerintah Diminta Lebih Tegas Terkait Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Atau Tertutup

Pemerintah Diminta Lebih Tegas Terkait Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Atau Tertutup



Jakarta – Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri memiliki tiga opsi sistem untuk pemilu anggota DPR dan DPRD. Ketiga opsi itu adalah sistem pemilu proporsional terbuka, tertutup, dan kombinasi.

Pemerintah Diminta Lebih Tegas Terkait Sistem Pemilu Proporsional Terbuka Atau Tertutup

Ketua Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu Jimly Asshiddiqie mempertanyakan opsi sistem pemilu proporsional kombinasi yang dibuat oleh pemerintah pada draf kodifikasi RUU Pemilu. Menurutnya, pemerintah harus tegas memilih antara sistem pemilu proporsional terbuka atau tertutup.

“Jangan mengarang, pokoknya pasti saja mau proporsional tertutup atau terbuka. Oke kalau (proporsional) tertutup, tapi di internal partai mekanisme pencalegannya harus terbuka dengan melibatkan survei, misalnya,” kata Jimly di kawasan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Sabtu (27/8/2016).

Pada opsi sistem proporsional terbuka, pemungutan suara dirancang berjalan sama seperti pemilu-pemilu sebelumnya. Pemegang hak suara dapat memilih partai politik dan calon anggota legislatifnya secara bebas. Penentuan caleg yang meraih kursi di lembaga legislatif ditentukan oleh besaran suara yang diperoleh saat pemungutan suara.

Sementara, pada sistem proporsional tertutup pemegang hak suara hanya bisa memilih parpol. Penentuan caleg yang menempati kursi perwakilan rakyat murni menjadi kewenangan partai, dengan memperhatikan besaran jatah kursi yang mereka peroleh dalam pemilu.

Pada sistem proporsional campuran atau kombinasi, pemegang hak suara dapat memilih parpol atau caleg yang diajukan. Namun, parpol memiliki kewenangan memilih caleg yang akan ditempatkan di lembaga perwakilan tanpa harus terpaku pada perolehan suara caleg.
(Legolas – sisidunia.com)