Home » News » Bea Cukai Pastikan Isu Harga Rokok Naik Rp 50 Ribu Adalah Hoax

Bea Cukai Pastikan Isu Harga Rokok Naik Rp 50 Ribu Adalah Hoax



Jakarta – Terkait tentang kenaikan harga jual eceran (HJE) rokok yang dikabarkan naik menjadi Rp 50.000 merupakan kabar palsu alias hoax. Hal tersebut disampaikan oleh Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) Kementerian Keuangan. Ia mengatakan bahwa hingga kini masih belum adanya aturan terbaru tentang harga rokok tersebut.

Bea Cukai Pastikan Isu Harga Rokok Naik Rp 50 Ribu Adalah Hoax

Pernyataan DJBC tersebut disampaikan melalui akunnya di Facebook dan Twitter, Senin (22/8/2016). Instansi pimpinan Heru Pambudi itu merasa perlu menyampaikan bantahan karena kabar hoax tentang HJE rokok di atas Rp 50.000 yang menyebar secara viral.

“Menanggapi isu yang beredar mengenai harga rokok yang beredar di Sosial media / pesan berantai / media lainnya, Kami sampaikan bahwa berita tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya karena sampai saat ini belum ada aturan terbaru mengenai Harga Jual eceran (HJE) Rokok,” tulis pengelola admin DJBC.

Sebelumnya memang beredar kabar bahwa pemerintah akan menaikkan HJE rokok di atas Rp 50.000. Wacana itu dilontarkan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Indonesia (FKM UI). Namun menurut Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kemenkeu Suahasil Nazara, hingga saat ini pemerintah masih membahas besaran kenaikan cukai rokok untuk tahun depan. Terkait tentang usulan dari FKM UI itu, pemerintah baru sebatas mendengarkannya.

”Itu kan usul. Kita mendengarkan dulu. Sementara itu, timing dan besaran kenaikan tarif cukai masih dibahas internal,” terangnya.

Dirjen Bea Cukai Kemenkeu Heru Pambudi juga mengakui wacana harga rokok Rp 50 ribu adalah salah satu usul yang disampaikan oleh FKM UI kepadanya. Namun, dia menegaskan, jika pemerintah menuruti usul yang diajukan tersebut, industri rokok dipastikan bangkrut.

”Kalau hanya mendengarkan satu pihak (pro kesehatan, Red), ya bisa bangkrut itu (industri rokok). Selalu kalau lewat kurva optimum, ada ekses negatifnya, yaitu industrinya mati atau bermunculan yang ilegal. Jadi, tidak hanya (mempertimbangkan) yang pro kesehatan, tapi juga ada petani (tembakau),” tuturnya.

(bimbim)