Home » News » Presiden Joko Widodo Diminta Segera Rampungkan Draf Rancangan Undang-Undang Pemilu

Presiden Joko Widodo Diminta Segera Rampungkan Draf Rancangan Undang-Undang Pemilu



Jakarta – Presiden Joko Widodo didesak segera merampungkan draf kodifikasi Rancangan Undang-Undang Pemilu agar pembahasan dengan DPR dapat segera dimulai. Persiapan Pemilu 2019 dikhawatirkan berjalan lambat jika pemberkasan dan penyerahan draf kodifikasi RUU Pemilu tak segera dilakukan.

 Presiden Joko Widodo Diminta Segera Rampungkan Draf Rancangan Undang-Undang Pemilu

Menurut peneliti Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas Feri Amsari memprediksi persiapan Pemilu 2019 jauh lebih rumit dibanding pemilu sebelumnya. Oleh karena itu pembahasan bersama draf kodifikasi RUU Pemilu harus dilakukan sebelum tahun ini berakhir.

“Kalau persiapan mepet, jangan-jangan ada rencana dari DPR dan pemerintah membentuk sistem pemilu yang buruk. Presiden mesti diingatkan, menunda pembahasan RUU Pemilu sama saja presiden lalai menjalankan fungsi pemerintahan,” kata Feri di kawasan Cikini, Jakarta, Jumat (19/8/2016).

Dalam kesempatan yang sama, Deputi LSM Perludem Khairunnisa Nur Agustyati menjabarkan faktor-faktor yang berpotensi mengganggu persiapan Pemilu 2019. Khairunnisa mengingatkan, waktu untuk membahas draf kodifikasi RUU Pemilu tersisa sedikit karena faktor-faktor di atas. Oleh karena itu, ia meminta Jokowi segera menyerahkan draf kodifikasi RUU Pemilu ke DPR sebelum masa reses kembali datang.

“Presiden Jokowi mesti ingat, persoalan bangsa ini tidak hanya ekonomi dan pembangunan infrastruktur saja. Belajarlah dari era pertama Presiden SBY yang terlambat membahas dan mengesahkan UU Pemilu 2009, membuat pemilu saat itu kaya masalah,” kata Khairunnisa.
(Legolas – sisidunia.com)