sisidunia

Selamat Datang di Portal Berita Www.SisiDunia.Com

 

Saran dan masukan dari Anda sangat kami harapkan guna membangun sebuah portal berita yang bisa memberikan informasi untuk pengetahuan Anda.

 

 Admin,

 www.sisidunia.com

Home » News » Revisi PP Soal Koruptor Adalah Suatu Kemunduran

Revisi PP Soal Koruptor Adalah Suatu Kemunduran



Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi menyatakan langkah Kementerian Hukum dan HAM merevisi Peraturan Pemerintah Nomor 99 Tahun 2012 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan adalah bentuk kemunduran dalam upaya pemberantasan korupsi. Pelaksana Harian Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati mengatakan, KPK tidak sependapat dengan rencana Kemenkumham merevisi PP tersebut. KPK menilai, revisi PP itu akan menghilangkan efek jera yang sengaja diberikan kepada koruptor.

Revisi PP Soal Koruptor Adalah Suatu Kemunduran

“(Revisi PP 99/2012) adalah kemunduran. Revisi ​itu tidak mencerminkan pemberantasan korupsi,” ujar Yuyuk di Gedung KPK, Jakarta, Kamis (18/8/2016).

Yuyuk menuturkan, sejauh ini Biro Hukum KPK telah berupaya melakukan lobi dengan Kemenkumham untuk mempertimbangakan kembali merevisi PP itu. Berdasarkan analisa sementara, KPK tidak sepakat dengan rencana Kemenkumham menghilangkan Justice Collaborator dan pernyataan lunas dari syarat bagi koruptor untuk mendapatkan remisi.

Lebih lanjut, ia juga kembali menyampaikan, KPK tidak menerima alasan kelebihan kapasitas sebagai alasan utama untuk merevisi PP itu. KPK meminta, Kemenkumham untuk meninjau kembali sejumlah kajian terkait solusi mengatasi kelebihan kapasitas di Rutan mapaun di Lapas.

“Sudah ada kajian tentang Lapas, layak ditengok apakah benar alasan over capacity layak digunakan untuk revisi PP 99/2012. Kami ingin PP ini dibahas tidak tergesa dan banyak pihak yang dimintai pendapat,” ujarnya.
(Legolas – sisidunia.com)