sisidunia

Selamat Datang di Portal Berita Www.SisiDunia.Com

 

Saran dan masukan dari Anda sangat kami harapkan guna membangun sebuah portal berita yang bisa memberikan informasi untuk pengetahuan Anda.

 

 Admin,

 www.sisidunia.com

Home » News » Pemprov DKI Berencana Berikan BPJS Untuk Pemulung di Bantargebang

Pemprov DKI Berencana Berikan BPJS Untuk Pemulung di Bantargebang



Jakarta – Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta terus mengusahakan kesehatan bagi masyarakat Jakarta. Pemprov DKI Jakarta akan memastikan para pemulung mendapat jaminan kesehatan saat bekerja. Pemprov DKI Jakarta berencana memberikan kartu Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan dan Ketenagakerjaan kepada seluruh pemulung yang beraktivitas di Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) Bantar Gebang.

Pemprov DKI Berencana Berikan BPJS Untuk Pemulung di Bantargebang

Dalam tahap awal Ali Maulana Hakim selaku Wakil Kepala Dinas Kebersihan DKI Jakarta mengatakan akan mencoba melakukan pendataan terlebih dahulu jumlah pasti pemulung di lokasi itu. Keberadaan pemulung di sana, dikatakan bermanfaat untuk melakukan pengolahan sampah yang masih layak. Hal itu dilakukan lantaran pemulung sendiri memang bekerja di lokasi yang sangat rawan terserang penyakit. Sehingga, dengan adanya BPJS, saat sakit mereka bisa langsung berobat ke Rumah Sakit.

“Kita akan coba akomodir, tetapi akan kita lihat apakah memungkinkan, atau tidak. Namun, tahap awal harus didata jumlahnya dulu,” kata dia di TPST Bantar Gebang, Jalan Pangkalan V, Kecamatan Bantar Gebang, Bekasi, Minggu (24/7/2016).

“Jadi, masalah kesehatan kita antisipasi dengan memberikan BPJS, dari pendataan infonya 6.000 orang, namun akan diverifikasi dulu untuk memastikan,” tambahnya.

“Seluruh PHL Kebersihan yang berjumlah 381 orang, akan kita cek, apakah sebelumnya sudah punya BPJS. Kalau belum, langsung dibuatkan,” tuturnya.

Sebelumnya diberitakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta resmi memutus kontrak dengan GTJ J.O. NOEI, Selasa (19/7/2016). Pengakhiran perjanjian tersebut dilakukan, karena GTJ J.O. NOEI telah gagal memenuhi kewajiban-kewajibannya dalam perjanjian sebagaimana telah diperingatkan dalam Surat Peringatan (SP) kesatu, kedua, dan ketiga.
(Muslich Basyirun – sisidunia.com)