sisidunia

Selamat Datang di Portal Berita Www.SisiDunia.Com

 

Saran dan masukan dari Anda sangat kami harapkan guna membangun sebuah portal berita yang bisa memberikan informasi untuk pengetahuan Anda.

 

 Admin,

 www.sisidunia.com

Home » News » Nama M Taufik Muncul Dalam Surat Dakwaan Bos Podomoro

Nama M Taufik Muncul Dalam Surat Dakwaan Bos Podomoro



Jakarta – Presiden Direktur PT Agung Podomoro Land Tbk, Ariesman Widjaja, didakwa telah memberikan suap miliaran rupiah kepada Mohamad Sanusi, anggota DPRD Provinsi DKI Jakarta yang juga anggota Badan Legislatif Daerah. Dalam sidang perdana di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi di Jakarta, Ariesman didakwa bersama-sama dengan asisten pribadinya, Trinanda Prihantoro, memberikan uang suap sebesar Rp2 miliar kepada Sanusi.

Nama M Taufik Muncul Dalam Surat Dakwaan Bos Podomoro

Penyidik Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) tengah mengusut keterlibatan Wakil Ketua DPRD DKI Jakarta, Mohamad Taufik dalam kasus dugaan suap pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) mengenai reklamasi.

Penyidik KPK saat ini tengah mendalami mengenai peran Taufik yang disebut dalam surat dakwaan tersebut. Termasuk dugaan dia turut menerima uang terkait hal tersebut.

“Kami masih mendalami keterlibatan yang bersangkutan,” kata Pelaksana harian Kepala Biro Humas KPK, Yuyuk Andriati di kantornya, Senin (27/6/2016).

Diketahui, pada surat dakwaan Ariesman, nama Taufik disebut turut hadir dalam pertemuan di rumah Aguan di Taman Golf Timur ll, Pantai Indah Kapuk, Jakarta Utara. Selain Aguan, Ariesman dan Taufik, turut hadir ketika itu antara lain Ketua DPRD, Prasetyo Edy Marsudi; Anggota Balegda, Mohamad Sanusi; Anggota Balegda, Mohamad Sangaji alias Ongen serta Ketua Fraksi PKS, Selamat Nurdin.

Taufik kemudian memerintahkan Dameria Hutagalung mengubah penjelasan kontribusi tambahan menjadi ‘yang dimaksud dengan kewajiban tambahan kontribusi adalah kewajiban yang disepakati dalam perjanjian kerja sama antara Pemda dan pemegang izin reklamasi dalam rangka penataan kembali daratan Jakarta, terkait dengan pelaksanaan konversi kewajiban konstruksi’.