Home » News » Ketua dan Staf Ahli BPK Beda Pendapat Soal Rp 191 Miliar

Ketua dan Staf Ahli BPK Beda Pendapat Soal Rp 191 Miliar



Jakarta – Terkait rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) yang meminta agar kerugian negara sebesar Rp 191 miliar dikembalikan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta kepada negara, di internal BPK sendiri terdapat perbedaan pandangan.

Ketua dan Staf Ahli BPK Beda Pendapat

Perbedaan pendapat terjadi antara Ketua BPK Harry Azhar Aziz dan Staf Ahli Bidang Pemeriksaan Investigasi BPK I Nyoman Wara.

Harry berpendapat, yang wajib mengembalikan dana sebesar Rp 191 miliar itu adalah Pemprov DKI Jakarta.

“Ada indikasi kerugian negara yang ditulis dalam laporan (LKPD BPK) itu Rp 191 miliar, itu yang harus dikembalikan. Itu kewajiban UU oleh Pemprov DKI. Kalau tidak dikembalikan itu ada sanksinya,” kata Harry saat menggelar konferensi pers di Media Center BPK, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Senin (20/6/2016).

Harry juga mengatakan, batas waktu pengembalian dana sebesar Rp 191 miliar tersebut adalah 60 hari setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Jakarta tahun 2014 diserahkan. Bila tidak dilaksanakan maka akan ada sanksi berupa penjara selama 1 tahun 6 bulan.

Sedangkan I Nyoman Wara mempunyai pendapat yang berbeda. Menurut Wara, yang harus mengembalikan dana sebesar Rp 191 miliar tersebut bukanlah Pemprov DKI, melainkan pihak RS Sumber Waras.

“Dari tempat mana itu dibayarkan (pihak RS Sumber Waras) kan mestinya begitu. Mesti ditindaklanjuti, tindak lanjut kan waktu itu Ketua BPK sudah menjelaskan kan apa rekomendasinya,” ujar I Nyoman Wara di Balaikota, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta Pusat, Kamis (23/6/2016).

“Kalau Pemprov (DKI) yang mengembalikan, jeruk makan jeruk dong, uangnya nantinya kembali kan ke Pemprov,” tambah Wara.
(Samsul Arifin)