sisidunia

Selamat Datang di Portal Berita Www.SisiDunia.Com

 

Saran dan masukan dari Anda sangat kami harapkan guna membangun sebuah portal berita yang bisa memberikan informasi untuk pengetahuan Anda.

 

 Admin,

 www.sisidunia.com

Home » News » BPK Minta Pemprov DKI Kembalikan Kerugian Negara Terkait Sumber Waras

BPK Minta Pemprov DKI Kembalikan Kerugian Negara Terkait Sumber Waras



Jakarta – Badab Pemeriksaan Keuangan (BPK) terus melakukan penelusuran terkait dengan pembelian lahan RS Sumber Waras Jakarta. BPK juga menemukan berbagai unsur kecurangan dalam usaha pembelian tanah tersebut.

BPK Minta Pemprov DKI Kembalikan Kerugian Negara Terkait Sumber Waras

Dan yang terbaru Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) telah menemukan indikasi bahwa pembelian lahan untuk RS Sumber Waras telah merugikan keuangan negara sebesar 191 miliar rupiah. Sehinggah BPK menegaskan bahwa pemerintah DKI Jakarta harus mengganti rugi atau mengembalikan kerugian yang dialami oleh negara.

“Itu ada indikasi kerugian negara yang ditulis di dalam laporan, sebesar Rp 191 miliar. Itu harus dikembalikan,” kata Ketua BPK Harry Azhar Azis di Gedung BPK, Jalan Gatot Subroto, Jakarta Pusat, Senin (20/6/2016).

Harry pun menegaskan bahwa pengembalian uang yang merugikan negara sudah diatur di dalam undang-undang yang berlaku. Dan Pemerintah DKI Jakarta harus melakukan pengembalian uang yang merugikan negara sebesar 191 miliar rupiah.

Jika Pemerintah Provinsi DKI Jakarta tak mengembalikan uang itu, ada sanksi pidana yang menanti. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta memiliki waktu 60 hari untuk mengembalikan kerugian itu sejak laporan diterima. “Sekarang sudah lewat 60 hari.”

Berdasarkan Pasal 1 angka 16 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, jika terjadi kerugian negara/daerah, maka harus dilaksanakan ganti rugi sejumlah uang atau barang yang harus dikembalikan kepada negara/daerah oleh seseorang atau badan yang telah melakukan perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.

Hasil pemeriksaan BPK diatur dalam Peraturan Badan Pemeriksa Keuangan Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan.

Di Pasal 3 ayat 3 tindak lanjut wajib disampaikan kepada BPK paling lambat 60 hari setelah laporan hasil pemeriksaan diterima.

Di Pasal 5 ayat 3 disebut, apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat 3 Pejabat tidak menindaklanjuti rekomendasi tanpa adanya alasan yang sah, BPK dapat melaporkan kepada instansi yang berwenang.(Muslich Basyirun – sisidunia.com)