Home » News » BPK Minta Pemprov DKI Kembalikan Rp 191 Miliar Kepada Negara

BPK Minta Pemprov DKI Kembalikan Rp 191 Miliar Kepada Negara



Jakarta – Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Harry Azhar Aziz kembali menegaskan bahwa dalam proses pembelian sebagian tanah Rumah Sakit Sumber Waras oleh Pemerintah Provinsi DKI Jakarta pada 2014 lalu ada indikasi kerugian negara sebesar Rp 191 miliar, karena itu Pemprov DKI harus mengembalikannya.

BPK Minta Pemprov DKI Kembalikan Rp 191 Miliar Kepada Negara

Ketua BPK menambahkan, Pemprov DKI Jakarta harus melaksanakan rekomendasi dari BPK berdasarkan perintah UUD 1945 Pasal 23 E Ayat 3 yang menyebutkan bahwa rekomendasi BPK harus ditindaklanjuti.

Berikut ini bunyi Pasal 23E UUD 1945:

(1) Untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan satu Badan Pemeriksa Keuangan yang bebas dan mandiri.

(2) Hasil pemeriksaan keuangan negara diserahkan kepada Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, sesuai dengan kewenangannya.

(3) Hasil pemeriksaan tersebut ditindaklanjuti oleh lembaga perwakilan dan/atau badan sesuai dengan undang-undang.

“Ada indikasi kerugian negara yang ditulis dalam laporan (LKPD BPK) itu Rp 191 miliar, itu yang harus dikembalikan. Itu kewajiban UU oleh Pemprov DKI. Kalau tidak dikembalikan itu ada sanksinya,” kata Harry saat menggelar konferensi pers di Media Center BPK, Jalan Gatot Soebroto, Jakarta, Senin (20/6/2016).

Menurut Harry, Undang-Undang memberi waktu 60 hari bagi Pemprov DKI setelah Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Jakarta tahun 2014 diserahkan. Bila dalam jangka waktu yang telah ditentukan Pempov DKI tidak mau melakukannya maka akan dikenai sanksi penjara 1 tahun 6 bulan.
(Samsul Arifin)