Home » News » Revisi UU Pilkada Akan Jegal Ahok Pada Pilkada 2017

Revisi UU Pilkada Akan Jegal Ahok Pada Pilkada 2017



Jakarta – Pada Pilkada 2017 nanti pihak KPU akan merevisi UU tentang calon peserta Pemilukada 2017. Revisi tersebut bersangkutan dengan calon independen atau calon yang maju secara perseorangan dalam perebutan kursi kepemimpinan kepala daerah.

Revisi UU Pilkada Akan Jegal Ahok Pada Pilkada 2017

Revisi UU pilkada tersebut berupa aturan verifikasi faktual dalam revisi Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pilkada. Wakil Ketua Komisi II DPR Lukman Edy membantah bahwa parlemen telah menjegal Ahok pada Pilkada 2017.

Lukman mengatakan bahwa buakan DPR yang menjegal Ahok untuk pencalonan dirinya melainkan dia menuduh pihak KPU lah yang menjegal dirinya. “Soal verifikasi faktual itu, 100 persen kami sadur dari Peraturan KPU. Kami masukan normanya, karena memang praktik verifikasi faktual dilaksanakan periode kemarin,” ujar Lukman, Sabtu (11/6/2016).

Pada Pasal 48 Ayat 2 hingga 3c disebutkan, ketentuan soal verifikasi faktual pada calon perseorangan. Verifikasi faktual dilakukan lewat metode sensus dengan menemui langsung setiap pendukung calon.

Lukman sendiri juga memaparkan bahwa verifikasi faktual dilakukan dalam jangka waktu 28 hari, bukan tiga hari dan pihaknya telah memverifikasi 40 orang di desa dalam waktu satu hari. Dengan demikian dirinya berdalih bahwa yang menjegal Ahok bukanlah parlemen melainkan KPU. “Jadi saya kira tidak benar jika DPR dituduh menjegal Ahok,” kata Lukman.

Menanggapi hal tersebut ketua KPUD Jakarta membantah bahwa adanya penjegalan bagi calon perseorangan yang akan mengikuti Pilkada. Dia juga mengatakan bahwa verifikasi faktual dilaksanakan selama 14 hari dan bukan 28 hari. Dimana sebelum itu, kata dia, ada tahapan verifikasi administrasi.