Home » News » Simposium Anti PKI Hasilkan 9 Rekomendasi Untuk Pemerintah

Simposium Anti PKI Hasilkan 9 Rekomendasi Untuk Pemerintah



Jakarta – Simposium Anti PKI yang bertajuk “Mengamankan Pancasila Dari Ancaman Kebangkitan PKI dan Ideologi Lain” pada hari ini, Kamis (2/6/2016) resmi ditutup. Dalam simposium ini dihasilkan sembilan rekomendasi yang akan diserahkan kepada pemerintah nantinya.

Simposium Anti PKI Hasilkan 9 Rekomendasi Untuk Pemerintah

Pembacaan rekomendarsi dilakukan oleh Wakil Ketua Umum Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan TNI/POLRI Indonesia (FKPPI) Pusat, Indra Bambang Utoyo di Balai Kartini, Jakarta Selatan.

Kesembilan rekomendasi tersebut adalah:

1. Simposium menyimpulkan bahwa pemberontakan Partai Komunis Indonesia (PKI) di Madiun pada Tahun 1948 merupakan pengkhianatan kepada negara dan seluruh rakyat Indonesia. Hal ini karena di masa itu negara tengah menghadapi agresi Belanda.
2. Menuntut permintaan maaf dari PKI kepada rakyat dan pemerintah Indonesia. Menuntut PKI dengan penuh kesadaran membubarkan diri dan menghentikan semua kegiatan-kegiatannya dalam bentuk apa pun.
3. Turut menyesal atas penuntasan pemberontakan PKI di tahun 1965 yang memakan korban dari semua pihak, termasuk pihak PKI.
4. Mengakui hak politik, sosial, dan budaya para mantan kader sekaligus keturunan PKI yang telah dipulihkan, termasuk mantan kader dan keturunan yang kini menjadi pejabat di Indonesia.
5. Meminta kepada Pemerintah, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), dan segenap masyarakat agar tak kembali membuka kasus masa lalu.
6. Menuntut konsistensi pemerintah menegakkan Pancasila, TAP MPRS No. XXV/1966, UU No. 27/1999 Jo KUHP Pasal 107 dan 169 tentang pelarangan PKI, TAP MPR RI No.1 Tahun 2003 tentang pelarangan paham komunis di Indonesia.
7. Mendesak pemerintah dan MPR RI untuk mengkaji ulang UUD 1945 hasil amandemen agar kembali dijiwai Pancasila.
8. Mendesak agar pemerintah memasukan muatan materi nilai-nilai Pancasila dalam kurikulum pendidikan formal mulai dari tingkat pendidikan anak usia dini hingga tingkat pendidikan tinggi.
9. Mengajak segenap komponen bangsa untuk meningkatkan integrasi dan kewaspadaan nasional terhadap ancaman dari kelompok anti Pancasila.
(Samsul Arifin)