sisidunia

Selamat Datang di Portal Berita Www.SisiDunia.Com

 

Saran dan masukan dari Anda sangat kami harapkan guna membangun sebuah portal berita yang bisa memberikan informasi untuk pengetahuan Anda.

 

 Admin,

 www.sisidunia.com

Home » Techno » Pemerintah Bakal Blokir Google, Facebook, dan Twiiter Bila Tidak Bayar Pajak

Pemerintah Bakal Blokir Google, Facebook, dan Twiiter Bila Tidak Bayar Pajak



Jakarta – Pemerintah berencana akan memblokir layanan beberapa raksasa internet seperti Google, Facebook, maupun Twitter bila mereka tidak mendirikan Badan Usaha Tetap (BUT) dan membayar pajak.

Pemerintah Bakal Blokir Google, Facebook, dan Twiiter Bila Tidak Bayar Pajak

Menteri Keuangan Bambang P.S. Brodjonegoro mengatakan, seluruh layanan berbasis internet yang ada di Indonesia harus dalam bentuk perusahaan sehingga bisa menjadi wajib pajak.

“Mereka semua mesti membuat badan usaha tetap, layaknya kontraktor di sektor perminyakan, sehingga mereka bisa dijadikan objek pajak,” terang Bambang seperti dilansir dari Reuters, Selasa (1/3/2016).

Kepala Pusat Informasi dan Hubungan Masyarakat Kementerian Komunikasi dan Informatika, Ismail Cawidu di tempat terpisah mengatakan, Kementerian Komunikasi dan Informatika sedang menyusun aturan terkait penyedia layanan streaming, pesan instan, hingga situs media sosial.

Hal ini dilakukan untuk mengendalikan konten yang berisi hal-hal yang merugikan masyarakat dan untuk mengatur penarikan pajak bagi penyedia layanan.

Jika perusahaan-perusahaan tersebut tidak mau mematuhi peraturan yang akan dibuat ini, pemerintah akan mengurangi aksesnya atau memblokir seluruhnya.

“Mereka digunakan oleh banyak orang Indonesia. Kalau orang memasang iklan di Google, menurut Anda apa yang kita dapat?” ujar Ismail.

Kemenkominfo sendiri telah mencatat putaran uang iklan digital di Indonesia yang beredar mencapai 800 juta dollar AS atau setara Rp 10,7 triliun. Namun tidak sepeserpun dari nilai tersebut yang dikenai pajak karena adanya celah di dalam aturan hukum Indonesia.

Menurut Menkominfo Rudiantara, laporan pajak perusahaan internet yang sudah ada di Indonesia akan diawasi lebih ketat.

Managing Director Google Indonesia Tony Keusgen mengungkapkan, pihaknya menghormati keputusan dan rencana pemerintah Indonesia untuk mengenakan pajak terhadap perusahaan teknologi berbasis internet.

“Yang jelas kami menghormati. Namun, kami belum bisa berkomentar lebih lanjut mengenai kebijakan perpajakan pemerintah Indonesia,” ujar Tony, Senin (15/3/2016).
(Samsul Arifin)