Home » News » Inilah Kronologi Lengsernya Soeharto Pada 21 Mei, 18 Tahun Yang Lalu

Inilah Kronologi Lengsernya Soeharto Pada 21 Mei, 18 Tahun Yang Lalu



Jakarta – Hari ini, tanggal 21 Mei 2016, adalah tepat 18 tahun peristiwa mundurnya Presiden Soeharto dari jabatannya sebagai Presiden Republik Indonesia yang telah ia pegang lebih dari 30 tahun lamanya.

Inilah Kronologi Lengsernya Soeharto Pada 21 Mei, 18 Tahun Yang Lalu

Pengumuman pengunduran diri Presiden Soeharto yang dibacakan sendiri oleh Soeharto pada Kamis, 21 Mei 1998, pukul 09.00 WIB itu sebenarnya tidak terlalu mengejutkan karena sehari sebelumnya telah ramai dikabarkan bahwa Presiden Soeharto akan mengundurkan diri.

Berikut kronologi peristiwa beberapa hari menjelang mundurnya Presiden Soeharto pada 21 Mei 1998.

Tanggal 18 Mei 1998

Ketua DPR/MPR Harmoko pada pukul 15.20 WIB, dengan didampingi seluruh Wakil Ketua DPR, yakni Ismail Hasan Metareum, Syarwan Hamid, Abdul Gafur, dan Fatimah Achmad, dengan tegas menyatakan, demi persatuan dan kesatuan bangsa, pimpinan DPR, baik Ketua maupun para Wakil Ketua, mengharapkan Presiden Soeharto mengundurkan diri secara arif dan bijaksana. Hal ini disampaikan Harmoko dalam keadaan ribuan mahasiswa telah memenuhi Gedung DPR/MPR.

Malamnya, pukul 23.00 WIB, Menhankam/ Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto menegaskan, pernyataan pimpinan DPR agar Presiden Soeharto mengundurkan diri itu merupakan sikap dan pendapat individual. Sikap ini disampaikan Wiranto setelah bertemu dengan Presiden Soeharto di Jalan Cendana pada pukul 17.00 WIB.

Tanggal 19 Mei 1998

Pada pukul 09.00-11.32 WIB, Presiden Soeharto bertemu dengan para alim ulama dan tokoh masyarakat, yakni Ketua Umum PB Nahdlatul Ulama Abdurrahman Wahid, budayawan Emha Ainun Nadjib, Direktur Yayasan Paramadina Nucholish Madjid, Ketua Majelis Ulama Indonesia Ali Yafie, Prof Malik Fadjar (Muhammadiyah), Guru Besar Hukum Tata Negara dari Universitas Indonesia Yusril Ihza Mahendra, KH Cholil Baidowi (Muslimin Indonesia), Sumarsono (Muhammadiyah), serta Achmad Bagdja dan Ma’aruf Amin dari NU.

Setelah pertemuan tersebut, Presiden Soeharto mengumumkan akan me-reshuffle Kabinet Pembangunan VII, dan sekaligus mengganti namanya menjadi Kabinet Reformasi.

Pukul 16.30 WIB, Menko Ekuin Ginandjar Kartasasmita bersama Menperindag Mohamad Hasan dan Menteri Pendayagunaan BUMN Tanri Abeng melaporkan kepada Presiden terkait kerusakan jaringan distribusi akibat aksi penjarahan dan pembakaran.

Menko Ekuin juga menyampaikan reaksi negatif dari para pakar ekonomi senior seperti Emil Salim, Soebroto, Arifin Siregar, Moh Sadli, dan Frans Seda yang menganggap keputusan Soeharto untuk me-reshuffle Kabinet hanyalah mengulur waktu saja.

Tanggal 20 Mei 1998

Pukul 14.30 WIB, ada pertemuan di Gedung Bappenas yang dihadiri oleh 14 Menteri bidang Ekuin, kecuali Mohamad Hasan dan Menkeu Fuad Bawazier. Mereka yang hadir sepakat tidak bersedia duduk di Komite Reformasi ataupun Kabinet Reformasi. Keputusan ini mereka sampaikan kepada Presiden Soeharto melalui sepucuk surat.

Ke-14 Menteri yang menandatangani “Deklarasi Bappenas” itu adalah Ir Akbar Tandjung; Ir Drs AM Hendropriyono SH, SE, MBA; Ir Ginandjar Kartasasmita; Ir Giri Suseno Hadihardjono MSME; Dr Haryanto Dhanutirto; Prof Dr Ir Justika S. Baharsjah M.Sc; Dr Ir Kuntoro Mangkusubroto M.Sc; Ir Rachmadi Bambang Sumadhijo; Prof Dr Ir Rahardi Ramelan M.Sc; Subiakto Tjakrawerdaya SE; Sanyoto Sastrowardoyo M.Sc; Ir Sumahadi MBA; Drs Theo L. Sambuaga; dan Tanri Abeng MBA.

Pukul 20.00 WIB surat disampaikan kepada Kolonel Sumardjono untuk kemudian disampaikan kepada Presiden Soeharto. Presiden Soeharto dikabarkan langsung masuk ke dalam kamar dan terpukul karena merasa ditinggalkan oleh orang-orang dekatnya.

Sang adik, Probosutedjo, yang pada saat itu berada di kediaman Jalan Cendana, mengungkapkan,”Pak Harto gugup dan bimbang, apakah Habibie siap dan bisa menerima penyerahan itu. Suasana bimbang ini baru sirna setelah Habibie menyatakan diri siap menerima jabatan Presiden.”

Pada pukul 23.00 WIB, Presiden Soeharto memerintahkan ajudannya untuk memanggil Yusril Ihza Mahendra, Mensesneg Saadillah Mursjid, dan Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto karena ia telah berbulat hati untuk mundur dan menyerahkan jabatan Presiden kepada Wakil Presiden pada waktu itu, BJ Habibie.

Panglima ABRI Jenderal TNI Wiranto sampai harus pulang pergi dari Cendana ke Kantor Menhankam untuk membicarakan keputusan Presiden Soeharto untuk mundur dengan para Kepala Staf TNI dan Kapolri. Setelah didapat kata sepakat dengan Panglima ABRI maka Presiden Soharto lantas memanggil Wapres BJ Habibie.

Pada pukul 23.20 WIB, Yusril Ihza Mahendra bertemu dengan Amien Rais untuk menyampaikan keputusan Presiden Soeharto yang bersedia mundur pada 21 Mei 1998 pukul 09.00 WIB.

Kabar tersebut kemudian disampaikan juga kepada para tokoh reformasi yang lain seperti Nurcholish Madjid, Emha Ainun Najib, Utomo Danandjaya, Syafii Ma’arif, Djohan Effendi, H Amidhan, dan yang lainnya. Setelah itu mereka mengadakan pertemuan di Jalan Indramayu 14 Jakarta Pusat, yang merupakan rumah dinas Dirjen Pembinaan Lembaga Islam, Departemen Agama, Malik Fadjar. Di dalam pertemuan tersebut, Nurcholish Madjid menyusun ketentuan-ketentuan yang harus disampaikan kepada pemerintahan baru.

Tanggal 21 Mei 1988

Pukul 01.30 WIB, Amien Rais beserta semua tokoh reformasi mengadakan jumpa pers. Dalam jumpa pers itu Amien mengatakan, “Selamat tinggal pemerintahan lama, dan selamat datang pemerintahan baru.”

Tepat pukul 09.00 WIB, Presiden Soeharto mengumumkan pengunduran dirinya.

“Assalamual’aikum warahmatullahi wabarakatuh

Sejak beberapa waktu terakhir, saya mengikuti dengan cermat perkembangan situasi nasional kita, terutama aspirasi rakyat untuk mengadakan reformasi di segala bidang kehidupan berbangsa dan bernegara.

Atas dasar pemahaman saya yang mendalam terhadap aspirasi tersebut, dan terdorong oleh keyakinan bahwa reformasi tersebut perlu dilaksanakan secara tertib, damai dan konstitusional demi terpeliharanya persatuan dan kesatuan bangsa serta kelangsungan pembangunan nasional, saya telah menyatakan rencana pembentukan Komite Reformasi dan mengubah susunan Kabinet Pembangunan VII.

Namun demikian, kenyataan hingga hari ini menunjukkan Komite Reformasi tersebut tidak dapat terwujud karena tidak adanya tanggapan yang memadai terhadap rencana pembentukan komite tersebut.

Dalam keinginan untuk melaksanakan reformasi dengan cara yang sebaik-baiknya tadi, saya menilai bahwa dengan tidak dapat diwujudkannya Komite Reformasi maka perubahan susunan Kabinet Pembangunan VII menjadi tidak diperlukan lagi.

Dengan memperhatikan keadaan di atas, saya berpendapat sangat sulit bagi saya untuk dapat menjalankan tugas pemerintahan negara dan pembangunan dengan baik.

Oleh karena itu dengan memperhatikan ketentuan Pasal 8 UUD 1945, dan setelah dengan sungguh-sungguh memperhatikan pandangan pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat dan pimpinan fraksi-fraksi yang ada di dalamnya, saya memutuskan untuk menyatakan berhenti dari jabatan saya sebagai Presiden Republik Indonesia, terhitung sejak saya bacakan pernyataan ini pada hari ini, kamis 21 Mei 1998.

Pernyataan saya berhenti dari jabatan sebagai Presiden Republik Indonesia, saya sampaikan di hadapan Saudara-saudara pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia yang juga adalah pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat.

Sesuai dengan Pasal 8 UUD ’45, maka Wakil Presiden Republik Indonesia Prof. H. BJ Habibie yang akan melanjutkan sisa waktu jabatan Presiden Mandataris MPR 1998-2003.

Atas bantuan dan dukungan rakyat selama saya memimpin negara dan bangsa Indonesia ini, saya ucapkan terima kasih dan minta maaf bila ada kesalahan dan kekurangannya. Semoga Bangsa Indonesia tetap jaya dengan Pancasila dan UUD 45-nya.

Mulai ini hari Kabinet Pembangunan ke VII demisioner dan pada para menteri saya ucapkan terima kasih.

Oleh karena keadaan tidak memungkinkan untuk menyelenggarakan pengucapan sumpah di hadapan Dewan Perwakilan Rakyat, maka untuk menghindari kekosongan pimpinan dalam menyelenggarakan pemerintahan negara, kiranya Saudara Wakil Presiden sekarang juga agar melaksanakan pengucapan sumpah jabatan presiden di hadapan Mahkamah Agung Republik Indonesia.”
(Samsul Arifin)