Home » News » Berita Terkini : Pemprov DKI jakarta Digugat Oleh Warga Kampung Bukit Duri

Berita Terkini : Pemprov DKI jakarta Digugat Oleh Warga Kampung Bukit Duri



Jakarta – Dalam gugatan yang tengah berproses di pengadilan itu, warga Kampung Bukit Duri RW 10, 11 dan 12 menggugat Pemprov DKI, Pemkot Jakarta Selatan, Dinas PU dan Balai Besar Wilayah Sungai Ciliwung-Cisadane (BBWSCC).

Berita Terkini : Pemprov DKI jakarta Digugat Oleh Warga Kampung Bukit Duri

Gugatan tersebut dilayangkan Warga Kampung Bukit Duri, Tebet, Jakarta Selatan, lantaran rencana Pemprov DKI Jakarta yang akan menggusur wilayahnya.

“Sekarang masih dalam proses administratif di PN Jakarta Pusat. Isi gugatannya tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh PU, Pemprov DKI dan Pemkot Jakarta Selatan,” kata Kuasa Hukum Warga Bukit Duri, Vera Soemarwi di Sanggar Ciliwung, Tebet, Jakarta Selatan, Kamis, (12/5).

Vera mengatakan telah mendengar informasi, pada akhir bulan Mei ini, Pemprov DKI Jakarta akan membersihkan Kampung Bukit Duri. Sementara sosialisasi telah dilakukan pada 2 Mei 2016.

“Kemudian informan mengatakan bahwa warga di RW 12 dulu yang akan digusur, karena RW 10 dan RW 11 nanti belakangan,” jelas Vera.

Dia menilai Pemprov DKI telah melakukan beberapa tindakan melawan hukum. “Program ini harus dihentikan karena dia melakukan perbuatan melawan hukum,” tegas Vera.

Sebelumnya Vera mengatakan, saat Gubernur DKI Jakarta dipimpin Joko Widodo, telah terjadi komunikasi dan tercapai kesepakatan bahwa tidak akan ada penggusuran di Bukit Duri. Melainkan revitalisasi kampung Bukit Duri.

“Ketika tanggal 16 oktober 2012, pemerintah Pak Gubernur waktu itu Pak Jokowi sudah melakukan komunikasi publik, ada kesepakatan antara Pemprov DKI dan Pemkot Jaksel bahwa tidak akan dilakukan penggusuran. Revitalisasi untuk kampung di Bukit Duri,” tutur Vera.

Revitalisasi yang dimaksud yakni pembuatan kampung susun berbasis manusiawi. Jaraknya 5 meter dari bantaran kali dan akan dilakukan pelebaran sungai 20-35 meter. Kesepakatan tentang revitalisasi itu pun disaksikan dinas PU dan BWSCC.

Vera menegaskan, tanah yang selama ini kerap diklaim milik pemerintah itu bukan tanah negara. Sebab secara turun-temurun sejak zaman kerajaan warga telah tinggal di Bukit Duri. Mereka juga memiliki surat-surat kepemilikan tanah yang sah.

“Tanah ini bukan tanah negara, ini jelas tanah warga, kita sudah mengungkapkan sejarahnya bahwa dari zaman Tarumanegara sampai pemerintah Belanda sampai pemerintah Indonesia mereka tinggal di sini secara turun temurun. Sudah ada suratnya, yang mengatakan bahwa mereka tinggal dari surat sah, dari tahun 1902 mereka sudah tinggal di sana,” papar Vera.

Dalam rencananya, Pemprov DKI Jakarta akan menggusur empat RW yang ada di Kampung Bukit Duri. Sebanyak 1.275 jiwa dari 384 KK terancam hidupnya akibat proyek normalisasi kali Ciliwung dengan luas wilayah terdampak 17.067 meter persegi.
(Freddy Julio – sisidunia.com)