Home » News » Terdakwa Penyuap Anggota DPR Ingin Jadi Justice Collaborator

Terdakwa Penyuap Anggota DPR Ingin Jadi Justice Collaborator



Jakarta- Terdakwa kasus dugaan suap di Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta sejumlah anggota Komisi V DPR untuk program dana aspirasi pelebaran jalan di Maluku dan Maluku Utara, Abdul Khoir, mengajukan diri sebagai justice collabolator kepada Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Kamis (12/5/2015).

Terdakwa Penyuap Anggota DPR Ingin Jadi Justice Collaborator

Justice collabolator sendiri mempunyai arti, yaitu seorang saksi pelaku yang bekerja sama dengan penegak hukum untuk memberikan kesaksian atau petunjuk-petunjuk sehingga penegak hukum bisa menjerat pihak-pihak lain yang kemudian bisa dijadikan tersangka.

Abdul Khoir yang menjabat sebagai Direktur Utama PT Windhu Tunggal Utama ini, melalui Kuasa Hukumnya, menyerahkan surat permohonan sebagai justice collaborator kepada Majelis Hakim sambil meyatakan diri menyesali perbuatannya.

“Saya sangat menyesal. Perusahaan saya hilang kepercayaan, juga karyawan saya. Yang paling saya sesalkan, semoga sistem berubah, tidak ada lagi korban. Kita sama-sama tahu, aspirasi ini seperti jatah,” jelas Abdul.

Jaksa Penuntut Umum Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abdul Basir mengatakan akan memproses permohonan terdakwa.

“Itu ada prosesnya,” ucap Abdul Basir.

Kasus suap proyek ini terbongkar saat KPK menangkap Abdul Khoir dan anggota Komisi V DPR Damayanti Wisnu Putranti pada 13 Januari 2016.

Kasus suap ini juga menyeret beberapa nama lain sebagai tersangka, yaitu Budi Supriyanto, Andi Taufan Tiro, dan Kepala Balai BPJN IX wilayah Maluku Utara Amran HI Mustary.
(Samsul Arifin)