sisidunia

Selamat Datang di Portal Berita Www.SisiDunia.Com

 

Saran dan masukan dari Anda sangat kami harapkan guna membangun sebuah portal berita yang bisa memberikan informasi untuk pengetahuan Anda.

 

 Admin,

 www.sisidunia.com

Home » News » Kuburan Massal 1965 : Pemerintah Segera Bentuk Tim Verifikasi

Kuburan Massal 1965 : Pemerintah Segera Bentuk Tim Verifikasi



Jakarta – Terkait dengan penemuan kuburan massal korban 1965 yang sampai saat ini masih belum ada kejelasan tentang siapa saja yang menjadi korban tersebut.

Kuburan Massal 1965 : Pemerintah Segera Bentuk Tim Verifikasi

Kini Menteri Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan Luhut Binsar Pandjaitan angkat bicara, pihaknya akan segera melakukan verifikasi data terkait dengan lokasi kuburan massal yang telah diserahkan oleh Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965 Bejo Untung.

“Kami akan siapkan tim untuk melihat beberapa kuburan yang dilaporkan seperti di daerah Pati dan Wonosobo,” ujar Luhut di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (9/5/2016).

Namun, dia menegaskan bahwa tim tersebut akan segera dibentuk dengan melibatkan internal kementerian dan Komnas HAM. Akan tetapi, mengenai waktu pelaksanaan verifikasi tersebut masih belum ada konfirmasi lanjutan.

“Tim itu segera dibentuk. Sekarang kami ingin cari secara random di beberapa tempat. Kalau soal estimasi waktu, itu nanti,” ungkap Luhut.

Siang tadi Ketua Yayasan Penelitian Korban Pembunuhan (YPKP) 1965 Bejo Untung dan Anggota Dewan Pengarah International People’s Tribunal (IPT) 65 Reza Muharam bersama beberapa perwakilan organisasi masyarakat sipil yang fokus pada isu HAM, bertemu Luhut, untuk menyampaikan secara langsung beberapa catatan mengenai kuburan massal korban Tragedi 1965 di Indonesia.

“Tadi kami ditemui oleh pak Luhut dan stafnya. Kami sampaikan YPKP merasa perlu menyerahkan catatan mengenai kuburan massal atas permintaan Pak Luhut. Tadi secara resmi kami serahkan resume dan catatan tentang kuburan massal,” ujar Bejo di kantor Kemenko Polhukam, Jakarta Pusat, Senin (9/5/2016).

Bejo menuturkan, dalam catatan tersebut tercantum ada 122 titik kuburan massal yang tersebar di pulau Jawa dan sumatera.

Namun, sebelum data tersebut diserahkan, Bejo meminta jaminan perlindungan kepada Luhut. Baik itu beberapa saksi dan korban yang nantinya akan menunjukkan lokasi kuburan massal kepada pemerintah, maupun seluruh lokasi yang tercantum dalam data itu untuk tidak digusur, dirusak, dipindahkan atau dihilangkan demi proses pengungkapan kebenaran.

“Saya minta agar agar YPKP 65 bersama saksi pelaku dan saksi korban, dijamin keamanannya dalam rangka menunjukan kuburan massal tersebut. Pemerintah juga harus menjamin kuburan massal itu tidak digusur, dirusak dan dipindahkan, bahkan dihilangkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab,” kata Bejo.
(freddy yulianto-sisidunia.com)