Home » News » Berita Politik Terkini : BPK Kesulitan Berkoordinasi Dengan Aparat Hukum

Berita Politik Terkini : BPK Kesulitan Berkoordinasi Dengan Aparat Hukum



Jakarta – Dalam proses perhitungan kerugian negara terkait dengan kasus korupsi yang kerap kali terjadi belakangan ini, terdapat sebuah kendala yang cukup berpengaruh bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Berita Politik Terkini : BPK Kesulitan Berkoordinasi Dengan Aparat Hukum

Kendala yang dirasakan BPK sangat penting tersebut, diakui oleh BPK terkait lemahnya koordinasi antara aparat penegak hukum dengan BPK sendiri.

“Apabila kepolisian, kejaksaan dan KPK dapat berkoordinasi secara intensif dengan kami, maka perhitungannya dapat dilakukan dengan cepat. Karena perhitungan kerugian negara adalah hal mendasar untuk menentukan tuntutan dan pengembalian uang negara,” ujar Auditor IV BPK RI, Rizal Djalil kepada sisi dunia, Jakarta Pusat, Selasa (3/5/2016).

Rizal mengatakan, Dalam bekerja, BPK selalu siap apabila dimintai tolong oleh aparat penegak hukum, khususnya untuk menghitung kerugian negara dalam perkara korupsi. Menurutnya, BPK memiliki 3 prinsip dalam bekerja, yakni audit tahunan, kinerja dan investigasi.

“Contohnya untuk kasus Boven Digoel tahun 2010, KPK selalu koordinasi dengan kami sehingga perhitungannya cepat. Contoh lain, untuk kasus Sumber Waras, kami dimintai investigasi oleh KPK dan langsung kami kerjakan,” jelas Rizal.

Dengan adanya seminar ini Rizal berharap ke depannya aparat penegak hukum dapat meningkatkan koordinasinya dengan seluruh lembaga, agar kasus korupsi tidak tertunda atau berhenti.

“Semoga tak ada ego sektoral antara aparat penegak hukum dengan auditor dalam upaya pemberantasan korupsi. Untuk menangani kasus korupsi, harus ada koordinasi, tak bisa dengan bekerja sendiri,” tutupnya.
(freddy yulianto-sisidunia.com)