sisidunia

Selamat Datang di Portal Berita Www.SisiDunia.Com

 

Saran dan masukan dari Anda sangat kami harapkan guna membangun sebuah portal berita yang bisa memberikan informasi untuk pengetahuan Anda.

 

 Admin,

 www.sisidunia.com

Home » News » Berita Politik Terbaru : KPK Adakan Penyelidikan Terbaru Kasus Reklamasi

Berita Politik Terbaru : KPK Adakan Penyelidikan Terbaru Kasus Reklamasi



Jakarta – Penyidikan oleh KPK terkait dengan perkara suap di balik pembahasan rancangan peraturan daerah (raperda) mengenai reklamasi kini tengah dikebut oleh badan pemberantas korupsi tersebut.

Berita Politik Terbaru : KPK Adakan Penyelidikan Terbaru Kasus Reklamasi

Dalam prosesnya, KPK saat ini membuka penyelidikan baru terkait kasus tersebut.

“Ada satu lidik baru,” ungkap Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (29/4/2016).

Dalam penyelidikan tersebut, terdapat satu petinggi perusahaan pengembang yang 3 kali dimintai keterangan dalam penyelidikan itu dalam sebulan ini. Namun KPK masih menutup rapat tentang apakah akan segera ada tersangka baru.

“Kan masih lidik ini,” ucap Yuyuk.

Saat ini fokus KPK ingin segera merampungkan kasus ini untuk kemudian dilimpahkan ke pengadilan. Dalam perkara di tahap penyidikan ini, ada 3 tersangka yang telah ditetapkan yaitu M Sanusi, Ariesman Widjaja, dan Trinanda Prihantoro.

“KPK melakukan pemeriksaan setiap hari ada untuk kasus reklamasi ini. Jadi kami sedang mengejar kecepatan penyidikan untuk kasus ini,” kata Yuyuk.

“Ditunggu saja bagaimana nanti, apakah penyidik menemukan ada bukti-bukti yang cukup untuk meningkatkan kasus ini ada tersangka baru,” sambung Yuyuk.

Penyidik KPK memang tengah mendalami proses pembahasan penyusunan Raperda Zonasi dan Tata Ruang reklamasi teluk Jakarta yang berujung pada kasus suap. Sejumlah pihak dari mulai Pemprov DKI, DPRD DKI hingga perusahaan pengembang pun telah diperiksa.

Informasi yang didapat dari seorang pejabat tinggi di KPK, sebenarnya suap kepada anggota DPRD DKI diberikan dengan motif yang sangat sederhana, yaitu agar sidang pembahasan raperda tak kunjung kuorum. Sebabnya, ada perbedaan mendasar antara Gubernur DKI Jakarta dengan DPRD terkait jumlah kewajiban yang harus dibayarkan pengembang. Ahok ingin para pengembang menyetor kewajiban 15% dari nilai NJOP, sedangkan DPRD hanya menyetujui agar pengembang menyetor 5% saja.
(Freddy Julio – sisidunia.com)