sisidunia

Selamat Datang di Portal Berita Www.SisiDunia.Com

 

Saran dan masukan dari Anda sangat kami harapkan guna membangun sebuah portal berita yang bisa memberikan informasi untuk pengetahuan Anda.

 

 Admin,

 www.sisidunia.com

Home » News » KPK Bakal Kebut Kasus Suap Raperda Reklamasi

KPK Bakal Kebut Kasus Suap Raperda Reklamasi



Jakarta – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diberitakan tengah mempercepat penyidikan kasus suap terkait pembahasan rancangan peraturan daerah mengenai reklamasi agar dapat segera dilimpahkan ke pengadilan.

KPK Bakal Kebut Kasus Suap Raperda Reklamasi

“KPK melakukan pemeriksaan setiap hari ada untuk kasus reklamasi ini. Jadi kami sedang mengejar kecepatan penyidikan untuk kasus ini,” kata Plh Kabiro Humas KPK Yuyuk Andriati di kantornya, Jalan HR Rasuna Said, Jakarta Selatan, Jumat (29/4/2016).

Hari ini, KPK kembali memeriksa Richard Halim Kusuma, namun dia kembali bungkam soal materi pemeriksaannya.

KPK tengah mendalami kemungkinan pihak lain yang bermain dalam kasus suap ini karena KPK menduga tersangka M Sanusi tidak berdiri sendiri.

Sejauh ini KPK telah memeriksa beberapa orang , baik dari DPRD DKI Jakarta, Pemprov DKI, dan beberapa pimpinan pengembang.

Dari Pemprov DKI, KPK telah memeriksa Kepala BPKAD Heru Budi Hartono dan Kepala Bappeda Tuty Kusumawati. Sementara dari pihak DPRD DKI, KPK telah memeriksa Ketua Balegda M Taufik dan Ketua DPRD Prasetio Edi Marsudi. Lalu dari pengembang, Sugiyanto Kusuma alias Aguan dan Richard Halim Kusuma.

KPK juga mencurigai adanya permainan di dalam pembahasan dua raperda soal reklamasi sehingga rapat paripurna tidak pernah memenuhi kuorum yang berakibat terus tertundanya pembahasan dan pengesahan dua raperda tersebut.

Seorang pejabat tinggi di KPK pernah memberikan informasi bahwa sebenarnya suap kepada anggota DPRD DKI diberikan dengan motif yang sangat sederhana, yaitu agar sidang pembahasan raperda tak kunjung kuorum.

Seperti diketahui, Gubernur DKI Jakarta dan DPRD DKI berbeda pandangam terkait kewajiban pengembang yang harus di bayarkan. Gubernur meminta 15 persen dari nilai NJOP, sedangkan DPRD menyetujui pengembang membayar 5 persen saja.
(Samsul Arifin)